Berita

Komite Eksekutif KAMI Adhie M Massardi (kedua dari kanan) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (7/5)/RMOL

Politik

Belum Punya Jagoan Capres, KAMI: Partai Saja Masih Bingung

MINGGU, 07 MEI 2023 | 19:14 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Jelang hajatan pemilihan umum (Pemilu) 2024, dinamika politik Tanah Air kian menghangat. Publik pun mulai sibuk mengotak-atik pasangan capres dan cawapres.

Fenomena ini turut diamati Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Tidak mau gegabah, KAMI pun saat ini masih mengambil sikap wait and see.

"KAMI tidak punya kompetensi atau otoritas untuk mencalonkan presiden. Jangankan KAMI, partai-partai aja masih bingung," kata Komite Eksekutif KAMI Adhie M Massardi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (7/5).


Setelah calon yang beredar ini resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), barulah KAMI akan melakukan peneropongan. Sosok mana yang pantas untuk menjadi next presiden.

Kendati begitu, KAMI memberikan indikator bahwa capres 2024 harus sesuai dengan delapan maklumat yang telah disepakati.

Salah satunya menuntut penyelenggara negara untuk menghentikan sistem dan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta sistem dan praktik oligarkhi, kleptokrasi, politik dinasti, dan penyelewengan/ penyalahgunaan kekuasaan.

"Tugas seluruh komponen KAMI adalah mana yang harus dipilih. Tapi itu setelah ada yang jadi. Karena sekarang yang muncul belum tentu jadi capres betulan," pungkas jurubicara Presiden era Gus Dur itu.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya