Presiden Joko Widodo dan Anies Baswedan/Net
Partai Nasdem seperti sedang dianaktirikan oleh Presiden Joko Widodo karena mendukung Anies Baswedan. Padahal sebagai Presiden, mestinya Jokowi netral dan memberikan ruang untuk semua.
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, Jokowi tidak dapat menggunakan Istana sebagai pusat konsolidasi politik, terlebih lagi tidak semua partai politik (parpol) diundang pada acara tersebut.
"Ada problem serius mengapa kemudian hanya parpol-parpol tertentu yang diundang ke Istana. Kenapa kemudian seperti Nasdem tidak diundang ke Istana, meskipun sudah jelas karena simpul Anies Baswedan yang telah diusung sebagai capres Nasdem dalam hal ini," ujar Saiful kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (7/5).
Padahal kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, posisi Anies sama saja dengan Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, bahkan Ganjar Pranowo. Saiful heran, jika soal Anies, Jokowi menjadi alergi. Padahal, tidak berbeda posisi Anies dengan Prabowo, Airlangga dan Ganjar yang sama-sama posisi sebagai capres yang diusung parpol.
"Ini kan nampak jelas terkait dengan restu Istana, capres Prabowo, Airlangga dan Ganjar jelas mendapatkan lampu hijau dari Istana, sedangkan Anies jelas mendapatkan lampu merah dari Istana, sehingga kebijakan yang telah diambil oleh Nasdem untuk mendukung Anies yang sebenarnya sama dengan kebijakan partai lainnya seperti tidak mendapatkan restu Istana," jelas Saiful.
Saiful menilai, sebagai presiden, mestinya Jokowi netral dan memberikan ruang untuk semua, tidak ada perbedaan terhadap kandidat, dan tidak perlu ada yang dihambat atau ada yang mendapatkan jalur khusus.
"Jika seperti ini, maka jelas-jelas Nasdem dan bahkan Anies dianaktirikan oleh Presiden, apakah ada ketakutan tersendiri oleh Presiden Jokowi jika Anies menggantikan dirinya pada 2024 mendatang?" pungkas Saiful.
