Berita

Pakar Kebijakan Publik Universitas Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat/Net

Politik

Meski Dedolarisasi Menggema, Tapi Banyak Pelaku Usaha Enggan Tinggalkan Dolar AS, Kok Bisa?

MINGGU, 07 MEI 2023 | 05:12 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pernyataan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, yang mengatakan Indonesia sudah meninggalkan dolar, bukanlah hal baru.

Begitu dikatakan Pakar Kebijakan Publik Universitas Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat pernyataan Perry bahwa saat ini Indonesia termasuk salah satu negara yang sudah mulai untuk meninggalkan dolar Amerika Serikat (AS) atau dedolarisasi.

Di Indonesia, dikatakan Achmad Nur Hidayat, kampanye dedolariasi ditempuh pemerintah Indonesia untuk menjaga keseimbangan di tengah melemahnya peran keuangan AS di pasar global.

"Tujuan dari dedolarisasi adalah untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap dolar dan memperkuat penggunaan Rupiah di pasar domestik dan pasar bilateral perdagangan internasional," ujar Achmad Nur Hidayat dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/5).

Meskipun demikian, kata dia, kenyataannya dedolarisasi bagi Indonesia adalah tujuan jangka panjang bukan jangka pendek. Buktinya hingga saat ini 2023, dedolarisasi belum sepenuhnya dilakukan.

"Upaya-upaya pemerintah untuk mendorong dedolarisasi belum berhasil sepenuhnya, karena masih banyak perusahaan yang lebih memilih menggunakan dolar untuk transaksi mereka," kata Achmad.

Bagi CEO Narasi Institute itu, beberapa faktor yang menjadi hambatan dedolarisasi di Indonesia antara lain kurangnya keyakinan dari pelaku usaha dalam kemampuan rupiah sebagai alat pembayaran, serta kurangnya likuiditas dari pasar keuangan domestik.

"Sejauh ini, pemerintah Indonesia tetap memperjuangkan dedolarisasi sebagai tujuan jangka panjang, meskipun dengan pendekatan bertahap dan tidak terburu-buru," terangnya.

"Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kepercayaan pelaku bisnis terhadap penggunaan Rupiah, melalui peningkatan stabilitas ekonomi dan kelembagaan pasar keuangan domestik yang lebih kuat," demikian Achmad.

Adapu Perry menjelaskan, transaksi dengan negara mitra dagang dan investasi menggunakan mata uang lokal atau local currency transaction (LCT) merupakan salah satu upaya Indonesia dalam melakukan dedolarisasi.

"Indonesia kan sudah mulai menggagas diversifikasi penggunaan mata uang, yaitu dalam bentuk LCT itu adalah yang BI sebut sebagai diversifikasi," kata Perry.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya