Berita

Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha selama press briefing Kemlu di Gedung Nusantara, Jakarta Pusat pada Jumat, 5 Mei 2023/RMOL

Dunia

Tak Terjangkau Otoritas Myanmar, Penyelamatan 20 WNI Korban TPPO di Myawaddy Terhambat

JUMAT, 05 MEI 2023 | 15:26 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Upaya penyelamatan 20 warga negara Indonesia korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myawaddy, Myanmar mengalami hambatan karena lokasinya yang cukup jauh dan berada di luar kontrol pemerintah Pusat.

Begitu yang disampaikan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi selama konferensi pers di Gedung Nusantara, Jakarta Pusat, pada Jumat (5/5).

Menlu menjelaskan di mana lokasi Myawaddy berada yang disebutnya sangat jauh dari otoritas Myanmar maupun Thailand.

"Letak Myawaddy adalah 415 km dari Yangon (jauh), 500 km dari Bangkok (jauh), 567 km dari Naypidaw (jauh), dan 11 km dari Mae Sot, ini adalah perbatasan Myanmar-Thailand," ungkapnya.

Bahkan, kata Retno, pihak berwenang di Naypidaw tidak memiliki kontrol penuh atas wilayah Myawaddy.

"Myawaddy ini merupakan wilayah di mana otoritas pusat Naypydaw tidak
memiliki kontrol secara penuh. Jadi teman-teman bisa membayangkan
tantangan yang dihadapi," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha mengungkap kendala lain dari upaya penyelamatan tersebut.

Selain jarak, Judha menjelaskan bahwa Myawaddy merupakan wilayah konflik bersenjata yang sangat sulit diakses pemerintah Myanmar, sehingga proses evakuasi WNI menjadi terhambat.

"Myawaddy memang wilayah konflik yang tidak dapat diakses oleh otoritas Myanmar," ucapnya.

Meski sulit, Judha mengatakan pemerintah akan terus berusaha menyelamatkan para korban melalui jalinan komunikasi yang baik dengan otoritas di Naypydaw, di Thailand, otoritas Lokal di Myawaddy, dan juga dengan organisasi-organisasi lain seperti IOM dan Regional Support Office dari Bali Process yang ada di Bangkok.

"Hal ini tidak menyurutkan langkah Pemerintah untuk melakukan langkah formal maupun informal untuk segera menyelamatkan para WNI" ujarnya.

Upaya penyelamatan 20 WNI di Myawaddy dilakukan setelah keluarga korban melaporkan dua pelaku yang menawarkan pekerjaan dan disinyalir memiliki jaringan internasional terkait TPPO.

Para korban yang termakan modus penipuan tersebut dilaporkan telah disekap, disiksa, diperbudak, dan diperjualbelikan di Myanmar.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya