Berita

Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Gagal Menempatkan Diri sebagai Negarawan

JUMAT, 05 MEI 2023 | 09:44 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Dijadikannya Istana Negara untuk konsolidasi pemenangan Pemilu oleh Presiden Joko Widodo bersama sejumlah pimpinan partai politik telah mencoreng demokrasi.

Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, menilai, sebagai tempat tinggal kepala negara, Istana tidak etis dijadikan tempat kumpul-kumpul kelompok partisan.

"Diduga kuat (Jokowi) dalang desain Capres pada Pilpres 2024, dan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik sempit," kata Andi, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (5/5).


Belakangan Jokowi memang tampak sibuk mencampuri urusan pesta demokrasi lima tahunan. Sampai-sampai menggelar pertemuan sejumlah ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah di Istana Negara.

Padahal, Jokowi seharusnya lebih banyak membicarakan persoalan bangsa, bukan malah sibuk mencampuri urusan politik, mencari dan meramu calon-calon presiden 2024.

"Jokowi telah gagal menempatkan dirinya sebagai salah satu negarawan Indonesia modern," tegas analis politik Universitas Nasional itu.

Belakangan Jokowi menepis telah cawe-cawe urusan Pilpres. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berkilah, selain pejabat publik dirinya juga politisi.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya