Berita

Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, dalam diskusi bertajuk "Antisipasi Banjir Sengketa pada Pendaftaran Caleg 2024", yang digelar di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (4/5)/Repro

Politik

Input Data Bacaleg Melalui Silon Tak Wajib, Komisi II DPR Apresiasi KPU Longgarkan Aturan

KAMIS, 04 MEI 2023 | 23:27 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Aturan penggunaan sistem informasi pencalonan (Silon) yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU), khususnya untuk instrumen pendaftaran bakal calon anggota legislatif Pemilu 2024, mendapat apresiasi dari Komisi II DPR RI.

Apresiasi ini disampaikan anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, dalam diskusi bertajuk "Antisipasi Banjir Sengketa pada Pendaftaran Caleg 2024", yang digelar Bawaslu berkolaborasi dengan Koalisi Pewarta Pemilu (KPP), di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (4/5).

“Ini adalah langkah maju,” ujar politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini dalam paparannya.


Guspardi menjelaskan, ada alasan yang membuat aturan KPU soal penggunaan Silon di Pemilu 2024 patut diapresiasi. Salah satunya, berkaca pada kejadian sengketa proses pemilu di pemilihan sebelumnya.

Saat itu, imbas dari aturan wajib penggunaan Sipol oleh KPU yang berwenang saat itu, dirasakan dampaknya oleh orang dekatnya sendiri.

“Ada mantu saya calon bupati, di Kabupaten Sijunjung, Sumbar. Akibat Silon bermasalah karena tidak ada sinyal, sehingga dia tidak bisa meng-update di last minute. Lalu ini jadi masalah, disengketakan,” urainya.

Maka dari itu, dengan adanya aturan baru penggunaan Silon yang termuat dalam PKPU 10/2023, Guspardi meyakini masalah banjir sengketa proses pemilu tidak akan muncul kembali.

“Oleh karena itu, kita harapkan dengan adanya kebijakan di PKPU No 10/2023, bahwa Silon bukanlah satu-satunya alat, ini data persyaratan boleh juga secara manual (diserahkan ke KPU),” demikian Guspardi.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya