Berita

Militer Kurdistan/Net

Dunia

PKK Ganggu Wilayah Sinjar, Pejabat Kurdistan Desak PBB Ambil Tindakan

KAMIS, 04 MEI 2023 | 21:58 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kelompok teroris dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dituduh memblokir pengiriman bantuan dan mengganggu keamanan di wilayah Sinjar, Kurdi Irak, pada Rabu (3/5).

Menurut pejabat dari Kementerian Agama di Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG), Hayri Bozani, PKK telah menyebabkan masalah keamanan yang mengganggu masyarakat sekitar Sinjar.

"Keluarga tidak bisa kembali ke rumah mereka di wilayah itu karena kelompok bersenjata PKK memblokir daerah tersebut," kata Bozani, seraya menyerukan PBB untuk mengambil tindakan dalam mengatasi masalah teror PKK.


Dimuat Anadolu Agency, Kamis (4/5), perjanjian keamanan yang pernah ditandatangani oleh pemerintah federal Irak dan KRG di Irak Utara, yang ditengahi oleh PBB pada 2020 lalu menyepakati penjagaan keamanan di Sinjar dengan pasukan keamanan yang dikerahkan oleh kedua wilayah itu.

Akan tetapi, perjanjian keamanan tersebut menurut pejabat KRG masih belum dilaksanakan meski sudah berlangsung selama lebih dari 2,5 tahun lamanya. Untuk itu, ia mendesak PBB agar kembali menyoroti masalah PKK yang kembali menargetkan wilayah Sinjar ini.

"Kita semua tahu bahwa PKK ada dalam daftar teror dunia. Kelompok teroris adalah hambatan terbesar bagi keamanan di Sinjar. Saya tidak percaya dalam membangun perdamaian di kawasan selama kelompok ini masih ada," tambahnya.

Sinjar yang memiliki posisi yang strategis ini, karena berbatasan dengan Turki dan Suriah kerap kali digunakan oleh organisasi PKK dalam membangun kekuatannya, dengan meluncurkan serangan teror di wilayah tersebut.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya