Berita

Militer Kurdistan/Net

Dunia

PKK Ganggu Wilayah Sinjar, Pejabat Kurdistan Desak PBB Ambil Tindakan

KAMIS, 04 MEI 2023 | 21:58 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kelompok teroris dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dituduh memblokir pengiriman bantuan dan mengganggu keamanan di wilayah Sinjar, Kurdi Irak, pada Rabu (3/5).

Menurut pejabat dari Kementerian Agama di Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG), Hayri Bozani, PKK telah menyebabkan masalah keamanan yang mengganggu masyarakat sekitar Sinjar.

"Keluarga tidak bisa kembali ke rumah mereka di wilayah itu karena kelompok bersenjata PKK memblokir daerah tersebut," kata Bozani, seraya menyerukan PBB untuk mengambil tindakan dalam mengatasi masalah teror PKK.


Dimuat Anadolu Agency, Kamis (4/5), perjanjian keamanan yang pernah ditandatangani oleh pemerintah federal Irak dan KRG di Irak Utara, yang ditengahi oleh PBB pada 2020 lalu menyepakati penjagaan keamanan di Sinjar dengan pasukan keamanan yang dikerahkan oleh kedua wilayah itu.

Akan tetapi, perjanjian keamanan tersebut menurut pejabat KRG masih belum dilaksanakan meski sudah berlangsung selama lebih dari 2,5 tahun lamanya. Untuk itu, ia mendesak PBB agar kembali menyoroti masalah PKK yang kembali menargetkan wilayah Sinjar ini.

"Kita semua tahu bahwa PKK ada dalam daftar teror dunia. Kelompok teroris adalah hambatan terbesar bagi keamanan di Sinjar. Saya tidak percaya dalam membangun perdamaian di kawasan selama kelompok ini masih ada," tambahnya.

Sinjar yang memiliki posisi yang strategis ini, karena berbatasan dengan Turki dan Suriah kerap kali digunakan oleh organisasi PKK dalam membangun kekuatannya, dengan meluncurkan serangan teror di wilayah tersebut.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya