Berita

Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu/RMOL

Politik

Jokowi Kumpulkan Ketum Parpol di Istana, PDIP: Dulu SBY juga Lakukan Hal yang Sama

KAMIS, 04 MEI 2023 | 12:20 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap telah menggunakan Istana Negara sebagai tempat konsolidasi partai politik pendukung pemerintah ditanggapi santai kubu PDI Perjuangan sebagai salah satu parpol yang diundang.

Politikus PDIP, Masinton Pasaribu mengatakan, yang dilakukan Presiden Jokowi masih dalam batas wajar. Sebab, tujuan mengumpulkan ketua umum parpol pendukung pemerintah di Istana Negara pada Selasa malam (2/5) adalah dalam rangka menguatkan seluruh elemen bangsa.

“Nah terkait presiden bertemu dengan beberapa ketum parpol yang berada dalam pemerintah menurut saya itu bagian dari komunikasi yang saling menguatkan. Bagaimana kesinambungan pemerintahan ke depan,” kata Masinton kepada wartawan di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/5).


Menurut Masinton, tugas seorang presiden memang harus bisa membangun komunikasi dengan seluruh elemen bangsa. Baik itu partai politik maupun elemen di luar partai politik.

Lagipula, lanjut Masinton, Presiden sebelum Jokowi pun melakukan hal yang sama dalam rangka menguatkan seluruh elemen bangsa Indonesia untuk kesinambungan pemerintahan. Hal itu juga diyakini bisa meminimalkan potensi gangguan dalam menyambut pesta demokrasi lima tahunan.

“Aktivitas presiden dengan partai-partai politik, itu dari zaman era dulu sudah ada di Istana. Pak SBY juga melakukan hal yang sama,” tegasnya.

Atas dasar itu, anggota Komisi XI DPR RI fraksi PDIP itu menyebut bahwa persoalan tempat silaturahmi antarparpol pendukung pemerintah dilakukan di Istana Negara tidak usah dipersoalkan.

“Kecuali kalau Istana berubah jadi kantor parpol A, nah itu yang jadi masalah. Tapi kalau kumpul dengan tokoh-tokoh partai di situ dalam momen-momen tertentu menurut saya enggak ada yang masalah, semua presiden melakukan hal itu kok,” pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya