Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu/RMOL
Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap telah menggunakan Istana Negara sebagai tempat konsolidasi partai politik pendukung pemerintah ditanggapi santai kubu PDI Perjuangan sebagai salah satu parpol yang diundang.
Politikus PDIP, Masinton Pasaribu mengatakan, yang dilakukan Presiden Jokowi masih dalam batas wajar. Sebab, tujuan mengumpulkan ketua umum parpol pendukung pemerintah di Istana Negara pada Selasa malam (2/5) adalah dalam rangka menguatkan seluruh elemen bangsa.
“Nah terkait presiden bertemu dengan beberapa ketum parpol yang berada dalam pemerintah menurut saya itu bagian dari komunikasi yang saling menguatkan. Bagaimana kesinambungan pemerintahan ke depan,” kata Masinton kepada wartawan di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/5).
Menurut Masinton, tugas seorang presiden memang harus bisa membangun komunikasi dengan seluruh elemen bangsa. Baik itu partai politik maupun elemen di luar partai politik.
Lagipula, lanjut Masinton, Presiden sebelum Jokowi pun melakukan hal yang sama dalam rangka menguatkan seluruh elemen bangsa Indonesia untuk kesinambungan pemerintahan. Hal itu juga diyakini bisa meminimalkan potensi gangguan dalam menyambut pesta demokrasi lima tahunan.
“Aktivitas presiden dengan partai-partai politik, itu dari zaman era dulu sudah ada di Istana. Pak SBY juga melakukan hal yang sama,” tegasnya.
Atas dasar itu, anggota Komisi XI DPR RI fraksi PDIP itu menyebut bahwa persoalan tempat silaturahmi antarparpol pendukung pemerintah dilakukan di Istana Negara tidak usah dipersoalkan.
“Kecuali kalau Istana berubah jadi kantor parpol A, nah itu yang jadi masalah. Tapi kalau kumpul dengan tokoh-tokoh partai di situ dalam momen-momen tertentu menurut saya enggak ada yang masalah, semua presiden melakukan hal itu kok,” pungkasnya.
