Jangan Gunakan Istana untuk Transaksi Politik Sempit

Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan enam Ketua Umum Partai Koalisi di Istana disesalkan banyak kalangan. Jangan gunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik praktis, terlebih di tahun politik.

Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, berpendapat, presiden dua periode itu tidak seharusnya menjadikan Istana Negara sebagai markas pemenangan Pemilu.

"Istana terkesan dijadikan markas untuk pemenangan Pemilu 2024. Petinggi partai seakan melakukan transaksional politik sempit, untuk kepentingan kelompok tertentu saja," tegasnya, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (4/5).

Dengan menjadikan Istana Negara sebagai markas politik, kata dia, Jokowi telah menurunkan marwah Istana Negara yang merupakan simbol semua golongan.

"Itu juga menurunkan kesakralan Istana yang selama ini dianggap sebagai simbol semua golongan. Istana itu rumah semua anak bangsa, bukan rumah sekelompok orang," katanya.

Apalagi, lanjut Jamiluddin, Jokowi sebagai presiden yang justru menjadi fasilitator. Itu menurunkan marwah presiden sebagai kepala negara.

"Ironinya, transaksi politik itu dilakukan di hadapan Presiden Jokowi yang notabene kepala pemerintahan dan kepala negara. Tentu menurunkan marwah presiden yang dipersepsi sebagai penganyom semua golongan," katanya.

Presiden, sambung dia, akan dinilai sebagai sosok yang hanya mengakomodir sekelompok orang saja. "Ini menyakitkan bagi golongan yang tak terwakili," tutup Jamiluddin.