Politikus PDIP Masinton Pasaribu/RMOL
PDI Perjuangan berang lantaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dituding menggunakan politik sandera hukum terhadap partai pendukung pemerintah dan menjegal Anies Baswedan di Pemilu 2024.
Politikus PDIP Masinton Pasaribu menegaskan bahwa Presiden Jokowi justru tidak melakukan cara-cara sebagaimana disebutkan oleh mantan Wamenkumham Denny Indrayana. Menurutnya, pernyataan tersebut sangat tidak berdasar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Lagipula, kata Masinton, Presiden Jokowi tidak menggunakan “tangan besinya” untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan sebagaimana dilakukan Presiden sebelum-sebelumnya. Seperti kasus yang menjerat mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang merasa dikiriminalisasi oleh penguasa kala itu.
Kata Masinton, kalau Presiden Jokowi ingin gunakan instrumen hukum untuk lawan kompetitor, bisa jadi Anies Baswedan akan di-Anaskan.
"Ini kan enggak! Kalau mau dia lakukan. Tapi kan konyol kalau dilakukan, kita pun gak setuju,” tegas Masinton dalam diskusi publik bertajuk “OTW 2024: Adu Ampuh Rencana Istana vs Rencana Rakyat” di Jalan K.H. Wahid Hasyim No.91, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (3/5).
Menurut Masinton, tudingan dari mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM era SBY itu hanyalah bentuk kecurigaan semata. Ia menegaskan, tidak ada upaya Jokowi untuk memberangus lawan politik dengan cara mengkriminalisasinya.
“Ini bukan sekadar bantah membantah, apa yang disampaikan prof (Denny Indrayana) klaim berdasarkan info yang bisa divalidasi, saya juga sampaikan bukan untuk bantah!” pungkasnya.
Sebelumnya, Denny Indrayana mempertanyakan netralitas dan independensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam perhelatan Pemilu 2024.
Menurutnya, Jokowi telah secara vulgar mempertontonkan ketidaknetralannya dengan terus menerus mengendorse salah satu pasangan calon. Lebih jauh daripada itu, Jokowi juga disebut menggunakan cara-cara tidak fair dengan melakukan politik sandera hukum.
Denny mengungkapkan ada beberapa kasus hukum seperti BPS, minyak, izin lahan hutan, hingga kardus durian yang telah menjadi rahasia umum itu menyandera pohak-pihak tertentu.
