Berita

Politikus PDIP Masinton Pasaribu/RMOL

Politik

Geram Dituding Gunakan Politik Sandera Hukum, PDIP: Pak Jokowi Tidak Meng-Anas-kan Anies

KAMIS, 04 MEI 2023 | 03:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

PDI Perjuangan berang lantaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dituding menggunakan politik sandera hukum terhadap partai pendukung pemerintah dan menjegal Anies Baswedan di Pemilu 2024.

Politikus PDIP Masinton Pasaribu menegaskan bahwa Presiden Jokowi justru tidak melakukan cara-cara sebagaimana disebutkan oleh mantan Wamenkumham Denny Indrayana. Menurutnya, pernyataan tersebut sangat tidak berdasar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Lagipula, kata Masinton, Presiden Jokowi tidak menggunakan “tangan besinya” untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan sebagaimana dilakukan Presiden sebelum-sebelumnya. Seperti kasus yang menjerat mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang merasa dikiriminalisasi oleh penguasa kala itu.


Kata Masinton, kalau Presiden Jokowi ingin gunakan instrumen hukum untuk lawan kompetitor, bisa jadi Anies Baswedan akan di-Anaskan.

"Ini kan enggak! Kalau mau dia lakukan. Tapi kan konyol kalau dilakukan, kita pun gak setuju,” tegas Masinton dalam diskusi publik bertajuk “OTW 2024: Adu Ampuh Rencana Istana vs Rencana Rakyat” di Jalan K.H. Wahid Hasyim No.91, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (3/5).

Menurut Masinton, tudingan dari mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM era SBY itu hanyalah bentuk kecurigaan semata. Ia menegaskan, tidak ada upaya Jokowi untuk memberangus lawan politik dengan cara mengkriminalisasinya.

“Ini bukan sekadar bantah membantah, apa yang disampaikan prof (Denny Indrayana) klaim berdasarkan info yang bisa divalidasi, saya juga sampaikan bukan untuk bantah!” pungkasnya.

Sebelumnya, Denny Indrayana mempertanyakan netralitas dan independensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam perhelatan Pemilu 2024.

Menurutnya, Jokowi telah secara vulgar mempertontonkan ketidaknetralannya dengan terus menerus mengendorse salah satu pasangan calon. Lebih jauh daripada itu, Jokowi juga disebut menggunakan cara-cara tidak fair dengan melakukan politik sandera hukum.  

Denny mengungkapkan ada beberapa kasus hukum seperti BPS, minyak, izin lahan hutan, hingga kardus durian yang telah menjadi rahasia umum itu menyandera pohak-pihak tertentu.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya