Tekan Kemiskinan, Menko PMK Minta Pengusaha Pabrik Tak Lakukan PHK

Pengusaha pabrik diminta untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang akan berdampak dengan kenaikan jumlah keluarga miskin.

Hal ini ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, dalam Peringatan Hari Buruh Internasional 2023 sekaligus Halal Bihalal, yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, di Panasonic Manufacturing Indonesia.

"Begitu seorang buruh kena PHK maka bisa terjun bebas ke ranah kemiskinan. Yang menanggung bukan hanya yang terkena PHK, tetapi kakek, nenek, ayah, ibu, anak, istri suami jadi miskin," katanya melalui keterangan tertulis yang dikutip Redaksi, Selasa (2/5).

Muhadjir mengibaratkan para buruh yang termasuk penduduk usia produktif seperti sandwich atau roti lapis. Para angkatan kerja dan buruh sebagai daging isi di tengah, kemudian diimpit oleh dua roti di atas dan di bawahnya.

"Artinya ketika dia bekerja harus menghidupi generasi di atasnya mulai dari kakek, nenek, ayah ibu. Ke bawah dia bertanggung jawab pada anak, istri atau suami. Sehingga dia seperti sandwich, daging di tengah, diimpit oleh dua roti di atas dan di bawah," jelasnya.

Ditambahkan Muhadjir, Pemerintah telah memiliki 5 skema jaminan sosial untuk angkatan kerja dan buruh. Yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kehilangan pekerjaan.

"Mestinya dengan lima jaminan ini buruh pekerja bisa hidup lebih baik lebih nyaman tidak perlu khawatir masa depannya. Hanya kita memang berupaya keras supaya keanggotaan tenaga kerja kita yang sejauh ini masih di sektor formal, bisa kita perluas ke sektor informal," tandasnya.