Berita

Anggota Komisi IX DPR-RI sekaligus Fraksi PKB DPR-RI, Nur Nadlifah/Net

Politik

Komisi IX: Kemenaker Berhasil Tekan Angka Pengangguran Terbuka

SENIN, 01 MEI 2023 | 21:22 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Anggota Komisi IX DPR-RI sekaligus Fraksi PKB DPR-RI, Nur Nadlifah mengapresiasi capaian kinerja Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang berhasil meningkatkan kesejahteraan pekerja. Nadlifah mengatakan Menaker Ida mampu mewujudkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan peningkatan manfaat perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI)

“Saya kira dalam hal peningkatan kesejahteraan pekerja, banyak capaian yang dilakukan Menteri Ida Fauziyah. UMP 2023 naik 10 persen, jaminan sosial bagi PMI bertambah, dan yang paling penting semakin banyak orang yang bekerja di era Presiden Joko Widodo dan Menaker Ida Fauziyah. Fakta ini tidak bisa dibantah,” ujar Nadlifah dalam keterangan tertulis menyambut peringatan Mayday 2023, Senin (1/5).

Politisi PKB ini menjelaskan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di era Presiden Jokowi berhasil menurunkan angka pengangguran terbuka. Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2022 turun sebesar 0,63 persen ke level 5,86 persen. Angka ini, baginya, jauh lebih baik dari pada angka TPT dua tahun sebelumnya yang berada di level 7,07 persen.

“Kemnaker juga berhasil menekan angka pengangguran terbuka. Langkah-langkah persuasif dan produktif yang dikedepankan Kemnaker berhasil membuat pengusaha atau perusahaan semakin massif melakukan rekruitmen tenaga kerja,” sambung dia.

Nadlifah bahkan menilai Menaker Ida Fauziyah membuat terobosan penting dalam pemberian Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia dengan mengeluarkan Permenaker No 4/2023. Pasalnya dalam regulasi tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan justru menambah jumlah manfaat bagi perlindungan dan pelayanan PMI. Permenaker tersebut, ungkapnya, membuat PMI mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang utuh mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan hingga setelah bekerja sebagai PMI.  

“Permenaker No 4/2023 membuat jaminan sosial PMI meningkat menjadi 21 risiko. Misalnya pelayanan kesehatan, pendampingan dan pelatihan vokasional bagi calon PMI atau PMI yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja, santunan kematian, biaya pemakaman, serta bantuan biaya pengobatan di negara tujuan penempatan. Masih banyak manfaat lainnya yang membuat PMI semakin merasa aman dan nyaman bekerja di luar negeri,” tuturnya.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Jokowi Tak Serius Dukung RK-Suswono

Jumat, 29 November 2024 | 08:08

Ferdian Dwi Purwoko Tetap jadi Kesatria

Jumat, 29 November 2024 | 06:52

Pergantian Manajer Bikin Kantong Man United Terkuras Rp430 Miliar

Jumat, 29 November 2024 | 06:36

Perolehan Suara Tak Sesuai Harapan, Andika-Hendi: Kami Mohon Maaf

Jumat, 29 November 2024 | 06:18

Kita Bangsa Dermawan

Jumat, 29 November 2024 | 06:12

Pemerintah Beri Sinyal Lanjutkan Subsidi, Harga EV Diprediksi Tetap Kompetitif

Jumat, 29 November 2024 | 05:59

PDIP Akan Gugat Hasil Pilgub Banten, Tim Andra Soni: Enggak Masalah

Jumat, 29 November 2024 | 05:46

Sejumlah Petahana Tumbang di Pilkada Lampung, Pengamat: Masyarakat Ingin Perubahan

Jumat, 29 November 2024 | 05:31

Tim Hukum Mualem-Dek Fadh Tak Gentar dengan Gugatan Paslon 01

Jumat, 29 November 2024 | 05:15

Partisipasi Pemilih Hanya 55 Persen, KPU Kota Bekasi Dinilai Gagal

Jumat, 29 November 2024 | 04:56

Selengkapnya