Berita

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal/RMOL

Politik

Tuntut PT 20 Persen Dihapus, Partai Buruh Ancam Duduki MK Akhir Mei

SENIN, 01 MEI 2023 | 20:02 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Partai Buruh mengancam akan menduduki Mahkamah Konstitusi (MK) jika MK tidak menggubris gugatan pencabutan ambang batas presiden atau presidential threshold 20 persen dan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 4 persen.

Penegasan itu disampaikan Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam acara memperingati Hari Buruh Internasional Mayday Fiesta 2023, di Istora Senayan, Senin (1/5).

Said Iqbal menuturkan aksi buruh yang dihadiri 50 ribu buruh di seluruh wilayah Jabodetabek ini akan dilanjutkan pada akhir mei mendatang jika tuntutan buruh belum terpenuhi.

“Percaya sama saya. Ini aksi akan lanjut nanti tanggal 20 mei, aksi di provinsi-provinsi, puluhan ribu dimulai dari Jabar dan kemudian dilanjutkan di MK. Kita duduki MK. Kami minta keadilan ke MK,” kata Said Iqbal di lokasi.

Menurutnya, akibat adanya ambang batas parlemen, yang menetapkan 4 persen, akan menghilangkan 30 suara kursi di DPR RI.

“30 kursi akan hilang dengan mengambil suara terbawah no. 2. Kita mengumpulkan 30 kursi DPR RI di 16 provinsi 29 dapil itu 4.457.064 suara. Kalau pakai parliamentary threshold 4 persennya ada 6juta. Masak 30 suara kursi DPR akan hilang. Kami duduki MK,” tegasnya.

Said mengatakan Mahkamah Konstitusi harus memperhatikan dinamika yang berkembang di tengah masyarakat saat ini dengan tidak memutuskan menerima ambang batas parlemen 4 persen dan ambang batas presiden 20 persen.

“Ini aksi berlanjut, bisa jadi ini jadi mogok nasional. Tergantung sikap DPR dan pemerintah terhadap UU Cipta Kerja. 100 ribu buruh, 100 ribu pabrik berhenti 5 juta berhenti dan di 38 provinisi,” tutupnya.

Populer

Pesawat Nepal Jatuh, Hanya Satu Orang yang Selamat

Rabu, 24 Juli 2024 | 15:16

Menkeu: Inggris Bangkrut, Kondisi Keuangan Hancur

Minggu, 28 Juli 2024 | 17:54

KPK Bakal Audit Semua Rumah Sakit Telusuri Dugaan Fraud BPJS Kesehatan

Rabu, 24 Juli 2024 | 18:51

Pemindahan Ibu Kota Negara Ambisi Picik Jokowi

Sabtu, 27 Juli 2024 | 01:29

GMPH Desak KPK Usut Dugaan Penyalahgunaan Kekuasaan Cak Imin

Senin, 29 Juli 2024 | 12:54

KPK Tindak Tiga Rumah Sakit Pelaku Fraud BPJS Kesehatan

Rabu, 24 Juli 2024 | 18:17

Identitas Tersangka Korupsi Rp3,451 Triliun: Enam Petinggi LPEI, Satu Swasta

Kamis, 01 Agustus 2024 | 10:11

UPDATE

Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina Minta Pemerintah Usir Pejabat Kedubes AS

Sabtu, 03 Agustus 2024 | 09:28

Empat Helikopter Disiagakan Hadapi Karhutla Kaltim

Sabtu, 03 Agustus 2024 | 09:21

Wall Street Tumbang, Nasdaq Melorot 2,43 Persen

Sabtu, 03 Agustus 2024 | 09:14

KPK Diminta Usut Dugaan Gurita Dinasti Politik Bani Mas'ud

Sabtu, 03 Agustus 2024 | 08:58

Ribuan Demonstran Tuntut Tanggung Jawab AS atas Genosida yang Dilakukan Israel

Sabtu, 03 Agustus 2024 | 08:50

Terduga Teroris di Malang Berbaiat ke ISIS Lewat Online

Sabtu, 03 Agustus 2024 | 08:47

Saham Eropa Anjlok, Sektor Keuangan dan Teknologi Paling Terpukul

Sabtu, 03 Agustus 2024 | 08:38

Haryono Umar: Skandal Demurrage Impor Beras Menyangkut Hajat Hidup Rakyat

Sabtu, 03 Agustus 2024 | 08:24

Prancis Ingatkan Warganya Segera Tinggalkan Iran

Sabtu, 03 Agustus 2024 | 08:19

Kinerja APBN 2024 jadi Modal untuk Dukung Transisi Anggaran 2025

Sabtu, 03 Agustus 2024 | 08:06

Selengkapnya