Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Laporan: 76 Sekolah di Balochistan Ditutup untuk Dijadikan Pos Militer Pakistan

SENIN, 01 MEI 2023 | 12:58 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Sebanyak 76 sekolah di provinsi Balochistan, Pakistan dilaporkan telah ditutup karena diubah menjadi pos militer. Langkah ini dikritik oleh banyak pihak.

Departemen Kesejahteraan Sosial Gerakan Nasional Balochistan (BNM) mencatat, sebanyak 13 sekolah yang ditutup berada di Balochistan dan 63 lainnya di Tehsil Awaran.

“Sangat memprihatinkan melihat tingkat kekurangan pendidikan yang dihadapi oleh anak-anak Baloch di distrik Mashkai dan Awaran. Penutupan sekolah dan pendudukan fasilitas pendidikan oleh militer merupakan pelanggaran terhadap hak dasar atas pendidikan dan harus dikecam oleh organisasi internasional,” kata laporan dari departemen tersebut, seperti dikutip ANI News pada Senin (1/5).


Atas perampasan oleh militer yang dianggap telah melanggar hak asasi manusia itu, laporan tersebut mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam, dan mendesak organisasi internasional untuk memperhatikan pendidikan yang buruk di Balochistan.

"Penutupan itu dapat memiliki konsekuensi jangka panjang pada pembangunan sosial-ekonomi suatu wilayah. Komunitas internasional harus mengambil langkah segera untuk mengatasi krisis ini dan memastikan bahwa anak-anak Baloch memiliki akses ke kualitas pendidikan," tambah laporan itu.

Di samping perampasan sekolah, kondisi fasilitas pendidikan di negara itu dikabarkan juga paling mengkhawatirkan di antara provinsi di Pakistan lainnya, anak-anak sering kekurangan fasilitas yang layak, dan kesempatan menempuh pendidikan yang rendah di wilayah tersebut.

Kebijakan kolonial Pakistan terhadap Balochistan disebut oleh laporan itu menjadi salah satu yang harus bertanggung jawab atas buruknya kondisi pendidikan di Balochistan.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

Trump Ancam Kenakan Tarif 25 Persen ke Delapan Negara Eropa

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:48

Arsitektur Hukum Pilkada Sudah Semakin Terlembaga

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:40

Serpihan Badan Pesawat ATR 42-500 Berhasil Ditemukan

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:08

Rekonstruksi Kontrol Yudisial atas Diskresi Penegak Hukum

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:00

KAI Commuter Rekayasa Pola Operasi Imbas Genangan di Kampung Bandan

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:51

Seluruh Sumber Daya Harus Dikerahkan Cari Pesawat ATR yang Hilang Kontak

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:45

Tujuh Kali Menang Pilpres, Museveni Lanjutkan Dominasi Kekuasaan di Uganda

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:20

Belasan RT dan Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:13

Ongkos Pilkada Langsung Tak Sebesar MBG

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:50

Delik Hukum Pandji Tak Perlu Dicari-cari

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:45

Selengkapnya