Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Tiga Alasan Terbanyak Masyarakat Tidak Puas dengan Kinerja Jokowi

SENIN, 01 MEI 2023 | 00:41 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sebanyak 20,3 persen masyarakat menyatakan tidak puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Tiga alasan tertinggi terkait bantuan yang tidak merata, harga kebutuhan pokok meningkat dan banyak pengangguran.

Begitu hasil survei nasional yang dilakukan oleh lembaga survei Indikator Politik Indonesia dengan judul "Korelasi antara Approval Rating Presiden dan Dukungan atas Capres dan Partai Politik Jelang 2024" yang dipaparkan melalui virtual, Minggu (30/4).

Peneliti utama Indikator, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, dalam survei yang dilakukan pada 11-17 April 2023, sebanyak 15,8 persen menyatakan sangat puas, dan 62,7 persen menyatakan cukup puas.


Akan tetapi, masih ada yang menyatakan kurang puas, bahkan menyatakan tidak puas sama sekali terhadap kinerja Presiden Jokowi. Yang menyatakan kurang puas sebanyak 19,2 persen, dan tidak puas sama sekali 1,1 persen. Sisanya, sebanyak 1,3 persen tidak menjawab atau tidak tahu.

Burhanuddin menjelaskan, terdapat dua alasan terbanyak masyarakat yang menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Jokowi, yaitu memberi bantuan kepada rakyat kecil sebesar 40,7 persen, dan membangun infrastruktur jalan sebesar 21,8 persen.

"78,5 persen itu ada dua yang dianggap memuaskan, satu adalah memberikan bantuan kepada rakyat kecil, yang kedua adalah membangun infrastruktur jalan. Mungkin buat sebagian kalangan kelas menengah, Presiden Jokowi yang kerap tampil seperti sinterklas gitu ya bagi-bagi bantuan di jalan atau waktu kunjungan," jelas Burhanuddin.

Akan tetapi kata Burhanuddin, bantuan kepada rakyat kecil seperti pisau bermata dua. Bagi yang menerima bantuan, menyatakan kinerja Presiden Jokowi memuaskan. Akan tetapi, bagi yang tidak menerima bantuan menyatakan tidak puas dengan kinerja Jokowi.

Di mana, dari 20,3 persen yang menyatakan tidak puas dengan kinerja Jokowi, paling banyak menyatakan bantuan tidak merata sebesar 29,5 persen, harga-harga kebutuhan pokok meningkat 24,9 persen, dan lapangan kerja atau pengangguran 10,6 persen.

"Kemudian masalah inflasi itu juga seperti pisau bermata dua. Bagi sebagian orang yang mampu atau terjangkau harganya, mereka tidak keberatan bahkan menganggap pengendalian inflasi bagus. Tapi bagi 20 persen masyarakat yang tidak puas ada sebagian yang merasa harga-harga kebutuhan pokok tetap meningkat," pungkas Burhanuddin.

Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan melibatkan 1.220 responden. Tingkat kepercayaan survei ini sebesar 95 persen dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya