Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Tiga Alasan Terbanyak Masyarakat Tidak Puas dengan Kinerja Jokowi

SENIN, 01 MEI 2023 | 00:41 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sebanyak 20,3 persen masyarakat menyatakan tidak puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Tiga alasan tertinggi terkait bantuan yang tidak merata, harga kebutuhan pokok meningkat dan banyak pengangguran.

Begitu hasil survei nasional yang dilakukan oleh lembaga survei Indikator Politik Indonesia dengan judul "Korelasi antara Approval Rating Presiden dan Dukungan atas Capres dan Partai Politik Jelang 2024" yang dipaparkan melalui virtual, Minggu (30/4).

Peneliti utama Indikator, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, dalam survei yang dilakukan pada 11-17 April 2023, sebanyak 15,8 persen menyatakan sangat puas, dan 62,7 persen menyatakan cukup puas.

Akan tetapi, masih ada yang menyatakan kurang puas, bahkan menyatakan tidak puas sama sekali terhadap kinerja Presiden Jokowi. Yang menyatakan kurang puas sebanyak 19,2 persen, dan tidak puas sama sekali 1,1 persen. Sisanya, sebanyak 1,3 persen tidak menjawab atau tidak tahu.

Burhanuddin menjelaskan, terdapat dua alasan terbanyak masyarakat yang menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Jokowi, yaitu memberi bantuan kepada rakyat kecil sebesar 40,7 persen, dan membangun infrastruktur jalan sebesar 21,8 persen.

"78,5 persen itu ada dua yang dianggap memuaskan, satu adalah memberikan bantuan kepada rakyat kecil, yang kedua adalah membangun infrastruktur jalan. Mungkin buat sebagian kalangan kelas menengah, Presiden Jokowi yang kerap tampil seperti sinterklas gitu ya bagi-bagi bantuan di jalan atau waktu kunjungan," jelas Burhanuddin.

Akan tetapi kata Burhanuddin, bantuan kepada rakyat kecil seperti pisau bermata dua. Bagi yang menerima bantuan, menyatakan kinerja Presiden Jokowi memuaskan. Akan tetapi, bagi yang tidak menerima bantuan menyatakan tidak puas dengan kinerja Jokowi.

Di mana, dari 20,3 persen yang menyatakan tidak puas dengan kinerja Jokowi, paling banyak menyatakan bantuan tidak merata sebesar 29,5 persen, harga-harga kebutuhan pokok meningkat 24,9 persen, dan lapangan kerja atau pengangguran 10,6 persen.

"Kemudian masalah inflasi itu juga seperti pisau bermata dua. Bagi sebagian orang yang mampu atau terjangkau harganya, mereka tidak keberatan bahkan menganggap pengendalian inflasi bagus. Tapi bagi 20 persen masyarakat yang tidak puas ada sebagian yang merasa harga-harga kebutuhan pokok tetap meningkat," pungkas Burhanuddin.

Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan melibatkan 1.220 responden. Tingkat kepercayaan survei ini sebesar 95 persen dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya