Berita

TGB Muhammad Zainul Majdi dan Nanang Firdaus Masduki, Koordinator Nasional Relawan TGB Se-Indonesia/Net

Politik

Poltracking Diprotes Relawan Gara-gara TGB Tidak Masuk Simulasi Cawapres

MINGGU, 30 APRIL 2023 | 11:11 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Protes dilayangkan sekelompok relawan kepada lembaga survei Poltracking Indonesia. Ini lantaran nama TGB Muhammad Zainul Majdi selaku mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak dimasukkan pada simulasi calon wakil presiden (cawapres) dalam survei yang mereka gelar.

Koordinator Nasional Relawan TGB se-Indonesia, Nanang Firdaus Masduki mengatakan, pihaknya memprotes lembaga survei Poltracking karena tidak memasukkan nama TGB Muhammad Zainul Majdi yang saat ini menjabat sebagai Ketua Harian Nasional Partai Perindo pada simulasi cawapres dalam rilis survei terbaru.

"Padahal, dirilis survei yang sama, TGB Muhammad Zainul Majdi masuk dalam simulasi capres dengan perolehan 0,3 persen. Yang mana angka itu setara dengan perolehan Puan Maharani dan Zulkifli Hasan," ujar Nanang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (30/4).

Nanang mengaku, pihaknya mempertanyakan alasan lembaga survei Poltracking menyingkirkan nama TGB Muhammad Zainul Majdi tersebut. Padahal kata Nanang, perolehan angka TGB Muhammad Zainul Majdi pada simulasi 20 capres pilihan publik terdapat beberapa nama kandidat yang perolehannya  di bawah perolehan TGB, seperti Yahya Cholil Staquf, Luhut Binsar Pandjaitan, Tito Karnavian dan Muhammad Mardiono yang masing-masing berada di angka 0,1 persen.

"Kami menyatakan bahwasanya relawan TGB di seluruh Indonesia merasa dirugikan dengan tindakan lembaga survei Poltracking mengeliminasi nama TGB pada survei tersebut," tegas Nanang.

Dengan demikian, relawan TGB se-Indonesia menuntut lembaga survei Poltracking untuk memberikan klarifikasi dan menjelaskan secara nalar ilmiah dan metodologis terkait disingkirkan nama TGB Muhammad Zainul Majdi.

"Apabila penjelasan lembaga survei Poltracking bisa diterima secara metodologis ilmiah, maka kami akan menerima dengan lapang dada. Tapi sebaliknya, bila dianggap tidak fair, maka lembaga survei Poltracking diminta untuk minta maaf," pungkasnya.

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

KPK Terus Didesak Periksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar

Jumat, 28 Februari 2025 | 17:13

Bos Sritex Ungkap Permendag 8/2024 Bikin Industri Tekstil Mati

Senin, 03 Maret 2025 | 21:17

UPDATE

BRI Salurkan KUR Rp27,72 Triliun dalam 2 Bulan

Senin, 10 Maret 2025 | 11:38

Badai Alfred Mengamuk di Queensland, Ribuan Rumah Gelap Gulita

Senin, 10 Maret 2025 | 11:38

DPR Cek Kesiapan Anggaran PSU Pilkada 2025

Senin, 10 Maret 2025 | 11:36

Rupiah Loyo ke Rp16.300 Hari Ini

Senin, 10 Maret 2025 | 11:24

Elon Musk: AS Harus Keluar dari NATO Supaya Berhenti Biayai Keamanan Eropa

Senin, 10 Maret 2025 | 11:22

Presiden Prabowo Diharapkan Jamu 38 Bhikkhu Thudong

Senin, 10 Maret 2025 | 11:19

Harga Emas Antam Merangkak Naik, Cek Daftar Lengkapnya

Senin, 10 Maret 2025 | 11:16

Polisi Harus Usut Tuntas Korupsi Isi MinyaKita

Senin, 10 Maret 2025 | 11:08

Pasar Minyak Masih Terdampak Kebijakan Tarif AS, Harga Turun di Senin Pagi

Senin, 10 Maret 2025 | 11:06

Lebaran di Jakarta Tetap Seru Meski Ditinggal Pemudik

Senin, 10 Maret 2025 | 10:50

Selengkapnya