Berita

TGB Muhammad Zainul Majdi dan Nanang Firdaus Masduki, Koordinator Nasional Relawan TGB Se-Indonesia/Net

Politik

Poltracking Diprotes Relawan Gara-gara TGB Tidak Masuk Simulasi Cawapres

MINGGU, 30 APRIL 2023 | 11:11 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Protes dilayangkan sekelompok relawan kepada lembaga survei Poltracking Indonesia. Ini lantaran nama TGB Muhammad Zainul Majdi selaku mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak dimasukkan pada simulasi calon wakil presiden (cawapres) dalam survei yang mereka gelar.

Koordinator Nasional Relawan TGB se-Indonesia, Nanang Firdaus Masduki mengatakan, pihaknya memprotes lembaga survei Poltracking karena tidak memasukkan nama TGB Muhammad Zainul Majdi yang saat ini menjabat sebagai Ketua Harian Nasional Partai Perindo pada simulasi cawapres dalam rilis survei terbaru.

"Padahal, dirilis survei yang sama, TGB Muhammad Zainul Majdi masuk dalam simulasi capres dengan perolehan 0,3 persen. Yang mana angka itu setara dengan perolehan Puan Maharani dan Zulkifli Hasan," ujar Nanang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (30/4).


Nanang mengaku, pihaknya mempertanyakan alasan lembaga survei Poltracking menyingkirkan nama TGB Muhammad Zainul Majdi tersebut. Padahal kata Nanang, perolehan angka TGB Muhammad Zainul Majdi pada simulasi 20 capres pilihan publik terdapat beberapa nama kandidat yang perolehannya  di bawah perolehan TGB, seperti Yahya Cholil Staquf, Luhut Binsar Pandjaitan, Tito Karnavian dan Muhammad Mardiono yang masing-masing berada di angka 0,1 persen.

"Kami menyatakan bahwasanya relawan TGB di seluruh Indonesia merasa dirugikan dengan tindakan lembaga survei Poltracking mengeliminasi nama TGB pada survei tersebut," tegas Nanang.

Dengan demikian, relawan TGB se-Indonesia menuntut lembaga survei Poltracking untuk memberikan klarifikasi dan menjelaskan secara nalar ilmiah dan metodologis terkait disingkirkan nama TGB Muhammad Zainul Majdi.

"Apabila penjelasan lembaga survei Poltracking bisa diterima secara metodologis ilmiah, maka kami akan menerima dengan lapang dada. Tapi sebaliknya, bila dianggap tidak fair, maka lembaga survei Poltracking diminta untuk minta maaf," pungkasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

TNI AU Bersama RCAF Kupas Konsep Keselamatan Penerbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 02:04

Jokowi Dianggap Justru Bikin Pengaruh Buruk Bagi PSI

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:45

Besok Jumat Pandji Diperiksa Polisi soal Materi Mens Rea

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:28

Penguatan Bawaslu dan KPU Mendesak untuk Pemilu 2029

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:17

Musorprov Ke-XIII KONI DKI Diharapkan Berjalan Tertib dan Lancar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:56

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penganiaya Banser, Termasuk Habib Bahar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:41

DPR Minta KKP Bantu VMS ke Nelayan Demi Genjot PNBP

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:17

Kejagung Harus Usut Tuntas Tipihut Era Siti Nurbaya

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:49

Begini Alur Terbitnya Red Notice Riza Chalid dari Interpol

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:25

Penerapan Notaris Siber Tak Optimal Gegara Terganjal Regulasi

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:11

Selengkapnya