Berita

Presiden Rusia Vladimir Putin/Net

Dunia

Jelang Pertemuan BRICS, Putin Diancam akan Ditangkap di Afrika Selatan

MINGGU, 30 APRIL 2023 | 10:52 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Presiden Rusia Vladimir Putin mendapatkan ancaman akan ditangkap di Afrika Selatan ketika mengunjungi negara tersebut untuk menghadiri pertemuan puncak BRICS, yang berisi pemimpin dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan pada Agustus mendatang.

Perdana Menteri Western Cape, Alan Winde, dari pihak oposisi Aliansi Demokratik mengatakan jika Putin memasuki wilayah kekuasaannya, maka ia akan ditangkap.

Ancaman Winde ini menanggapi Kongres Nasional Afrika (ANC) yang berkuasa yang berencana menyambut kunjungan Putin, meski Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah memerintahkan penangkapannya atas pelanggaran HAM di Ukraina.


Winde mengatakan memaksakan diri untuk mengundang pemimpin Rusia itu tidak dapat diterima dan menyedihkan.

"Putin secara konsisten dan keras mengikis kebebasan rakyat Ukraina dan orang-orang di negaranya sendiri yang berani mengambil sikap berprinsip menentang tindakan brutalnya," ujar Winde, seperti dikutip The Independent pada Minggu (30/4).

Winde mengatakan polisi yang didanai secara lokal di provinsinya, termasuk Cape Town, akan bertindak jika pemerintah tidak memerintahkan polisi nasional untuk bertindak. Ia bahkan mengatakan akan menyiapkan polisi di bandara dan akan bekerja sama dengan Interpol dan ICC jika perlu, untuk melakukan penangkapan.

Surat perintah ICC mewajibkan Afrika Selatan untuk menangkap Putin jika dia mengunjungi negara itu, tetapi ANC memiliki persahabatan lama dengan Moskow.

Sekretaris jenderal ANC, Fikile Mbalula, pada awal pekan ini mengatakan bahwa sejauh menyangkut partai, Putin dapat datang ke sini kapan saja.

Pada 2015, Afrika Selatan juga menentang perintah ICC, dengan menolak untuk menangkap mantan diktator Sudan Omar al-Bashir.

Sejauh ini Afrika Selatan belum mengeluarkan jadwal rinci terkait KTT BRICS, namun pertemuan tersebut akan digelar di Provinsi Gauteng.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya