Berita

Para pegawai negeri sipil di Inggris saat melakukan aksi mogok kerja pada Jumat, 28 April 2023/ITVX

Dunia

Tak Sepakat Masalah Gaji, Ratusan Ribu PNS di Inggris Mogok Kerja

SABTU, 29 APRIL 2023 | 17:29 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Lebih dari 130 ribu pegawai negeri di Inggris melakukan aksi mogok kerja pada Jumat (28/4), setelah menolak kenaikan gaji yang dibatasi oleh pemerintah.

Menurut serikat pekerja Layanan Publik dan Komersial (PCS), pemerintah mengumumkan pembatasan kenaikan gaji sebesar 4,5 persen hingga 5 persen, yang dianggap sebagai penghinaan oleh para pekerja.

"Anggota kami mogok hari ini. Mereka sangat marah, karena pemerintah tampaknya memperlakukan tenaga kerjanya sendiri dengan buruk, terhadap siapa pun di sektor publik atau di seluruh ekonomi Inggris," kata Sekretaris Jenderal PCS, Mark Serwotka.


Menurutnya, pembatasan tersebut tidak dinegosiasikan dengan para kelompok serikat yang menuntut kenaikan lebih tinggi sebesar 10 persen, setelah tahun sebelumnya mereka hanya menerima kenaikan dua persen, terendah di antara semua pekerja sektor publik.

"Kami bertekad untuk terus melakukan pemogokan sampai pemerintah mengakui tenaga kerjanya sendiri dan membayar upah mereka dengan layak," tambahnya.

Inflasi yang tinggi sebesar 19,1 persen, yang belum pernah terjadi dalam sejarah Inggris sejak 45 tahun lalu telah memaksa para pekerja terus melakukan aksinya untuk meminta kenaikan upah.

Selain itu, seperti dimuat Anadolu Agency, Sabtu (29/4) para PNS juga menuntut peningkatan tunjangan pensiun, keamanan kerja, dan pembayaran PHK tanpa pemotongan, agar kondisi kerja dan hidup mereka lebih baik lagi.

Berdasarkan jadwal di situs web serikat, aksi industrial ini setidaknya akan terus berlanjut pada hari-hari tertentu hingga 2 Juni mendatang, sampai pemerintah Inggris menyetujui tuntutan para pns.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya