Berita

Para pegawai negeri sipil di Inggris saat melakukan aksi mogok kerja pada Jumat, 28 April 2023/ITVX

Dunia

Tak Sepakat Masalah Gaji, Ratusan Ribu PNS di Inggris Mogok Kerja

SABTU, 29 APRIL 2023 | 17:29 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Lebih dari 130 ribu pegawai negeri di Inggris melakukan aksi mogok kerja pada Jumat (28/4), setelah menolak kenaikan gaji yang dibatasi oleh pemerintah.

Menurut serikat pekerja Layanan Publik dan Komersial (PCS), pemerintah mengumumkan pembatasan kenaikan gaji sebesar 4,5 persen hingga 5 persen, yang dianggap sebagai penghinaan oleh para pekerja.

"Anggota kami mogok hari ini. Mereka sangat marah, karena pemerintah tampaknya memperlakukan tenaga kerjanya sendiri dengan buruk, terhadap siapa pun di sektor publik atau di seluruh ekonomi Inggris," kata Sekretaris Jenderal PCS, Mark Serwotka.

Menurutnya, pembatasan tersebut tidak dinegosiasikan dengan para kelompok serikat yang menuntut kenaikan lebih tinggi sebesar 10 persen, setelah tahun sebelumnya mereka hanya menerima kenaikan dua persen, terendah di antara semua pekerja sektor publik.

"Kami bertekad untuk terus melakukan pemogokan sampai pemerintah mengakui tenaga kerjanya sendiri dan membayar upah mereka dengan layak," tambahnya.

Inflasi yang tinggi sebesar 19,1 persen, yang belum pernah terjadi dalam sejarah Inggris sejak 45 tahun lalu telah memaksa para pekerja terus melakukan aksinya untuk meminta kenaikan upah.

Selain itu, seperti dimuat Anadolu Agency, Sabtu (29/4) para PNS juga menuntut peningkatan tunjangan pensiun, keamanan kerja, dan pembayaran PHK tanpa pemotongan, agar kondisi kerja dan hidup mereka lebih baik lagi.

Berdasarkan jadwal di situs web serikat, aksi industrial ini setidaknya akan terus berlanjut pada hari-hari tertentu hingga 2 Juni mendatang, sampai pemerintah Inggris menyetujui tuntutan para pns.

Populer

Rocky Gerung Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi

Minggu, 19 Mei 2024 | 03:46

Dulu Berjaya Kini Terancam Bangkrut, Saham Taxi Hanya Rp2 Perak

Sabtu, 18 Mei 2024 | 08:05

PPP Lolos Parlemen, Pengamat: Jangan Semua Dikaitkan Unsur Politis

Senin, 20 Mei 2024 | 22:19

Bikin Resah Nasabah BTN, Komnas Indonesia Minta Polisi Tangkap Dicky Yohanes

Selasa, 14 Mei 2024 | 01:35

Massa Geruduk Kantor Sri Mulyani Tuntut Pencopotan Askolani

Kamis, 16 Mei 2024 | 02:54

Ratusan Tawon Serang Pasukan Israel di Gaza Selatan

Sabtu, 11 Mei 2024 | 18:05

Siapa Penantang Anies-Igo Ilham di Pilgub Jakarta?

Minggu, 12 Mei 2024 | 07:02

UPDATE

Dalil Tak Kuat, MK Tolak Lagi Gugatan PPP untuk Dapil Jateng

Selasa, 21 Mei 2024 | 15:57

DPR Bantah Ada Rapat Diam-diam Soal Revisi UU MK

Selasa, 21 Mei 2024 | 15:36

Harga Minyak Loyo Buntut Sinyal The Fed Menahan Suku Bunga

Selasa, 21 Mei 2024 | 15:24

BI dan DPD Kolaborasi Tekan Laju Inflasi Lewat Pemberdayaan UMKM

Selasa, 21 Mei 2024 | 15:05

Semangat Kebangkitan Nasional, Saatnya Kembali Bersatu

Selasa, 21 Mei 2024 | 14:54

DPR Ungkap Ada Permintaan Menyamakan Masa Pensiun Polri dan Kejaksaan

Selasa, 21 Mei 2024 | 14:50

Upacara Pemakaman Mendiang Presiden Raisi Dimulai di Tabriz

Selasa, 21 Mei 2024 | 14:45

Nasib Ribuan Karyawan Polo Ralph Lauren Ada di Tangan MA

Selasa, 21 Mei 2024 | 14:44

Partai Buruh dan Gelora Yakin MK Kabulkan Gugatan UU Pilkada

Selasa, 21 Mei 2024 | 14:42

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Nurul Ghufron

Selasa, 21 Mei 2024 | 14:41

Selengkapnya