Berita

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen/Net

Politik

Bikin Muak, Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 Bisa Memancing Pembangkangan Rakyat

SABTU, 29 APRIL 2023 | 16:01 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Presiden Joko Widodo seharusnya tidak ikut campur urusan politik, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Sebagai kepala negara, Jokowi baiknya fokus mengurusi bangsa hingga berakhirnya masa jabatan di tahun depan.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen mengatakan, cawe-cawe Presiden Jokowi dalam bursa pencapresan 2024 sudah mulai tidak disukai masyarakat.  

"Presiden Jokowi itu bukan hanya milik satu kelompok atau golongan tertentu saja. Jangan sampai rakyat merasa muak dengan semua yang ada itu," kata Samuel kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (29/4).


Meskipun Presiden Jokowi berasal dari penugasan partai politik PDIP, namun jabatan fungsional presiden adalah mandat rakyat untuk mengurus hajat hidup orang banyak.

"Maka, tidak baik kalau perasaan masyarakat semakin terakumulasi hingga dapat melahirkan pembangkangan yang anarkis (karena ikut campur di Pilpres 2024)," demikian Silaen memperingati.

Di masa seperti saat ini, kata dia, Presiden Jokowi harus berdiri di atas semua golongan dan kelompok. Meskipun di balik layar presiden tetap berperan aktif urusi politik, namun jangan sampai terlihat kentara oleh masyarakat.

"Sebab rasa sayang rakyat akan muak jika sudah berlebihan. Ini bukan menggurui, tapi memberikan masukan agar marwah jabatan presiden baik di mata rakyat," tutupnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Izin Dicabut, Toba Pulp Bongkar Dokumen Penghargaan dari Menteri Raja Juli

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:08

Prabowo Hadiri Forum Bisnis dan Investasi di Lancaster House

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:04

Bonjowi Desak KIP Hadirkan Jokowi dan Pratikno

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:57

15 Anggota Fraksi PDIP DPR Dirotasi, Siapa Saja?

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:50

Pramugari Florencia 13 Tahun Jadi Bagian Wings Air

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:35

Inggris Setuju Kerja Sama Bangun 1.500 Kapal Ikan untuk Nelayan RI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:31

Bukan Presiden, Perry Warjiyo Akui yang Usul Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:30

Wakil Kepala Daerah Dipinggirkan Setelah Pilkada

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:22

Konflik Agraria di Kawasan Hutan Tak Bisa Diselesaikan Instan

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:20

Krisis Bukan pada Energi, tapi Tata Kelola yang Kreatif

Rabu, 21 Januari 2026 | 16:54

Selengkapnya