Berita

Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE)/Net

Dunia

PACE Tetapkan Tindakan Rusia Mendeportasi Anak-anak Ukraina sebagai Kejahatan Genosida

JUMAT, 28 APRIL 2023 | 15:55 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Tindakan deportasi anak-anak Ukraina oleh Rusia telah ditetapkan sebagai kejahatan genosida internasional oleh Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) pada Kamis (27/4).

PACE merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Eropa, sebuah organisasi internasional yang beranggotakan 46 negara yang didedikasikan untuk menegakkan hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum.

Menurut resolusi baru yang dikeluarkan PACE, dengan jelas organisasi itu mengutuk tindakan Rusia dan menuntut agar negara itu segera memulangkan anak-anak kepada orang tua mereka di Ukraina.


PACE yakin jika pemindahan anak-anak Ukraina telah direncanakan dan diorganisir secara sistematis dan strategis.  Sebab, anak-anak yang tinggal di panti asuhan dideportasi dengan kedok evakuasi dari daerah yang dilanda perang. Sementara yang lain dipisahkan dari keluarga mereka di kamp penyaringan.

Ditambah lagi, Rusia juga sengaja melakukan proses rusifikasi untuk memusnahkan identitas anak-anak Ukraina. Maka PACE mengkategorikan kejahatan mereka setara dengan tindakan genosida.

"Rusia secara menjijikkan berusaha memusnahkan setiap tautan dan fitur identitas Ukraina dari mereka. Ini selaras dengan  selaras dengan definisi genosida internasional," bunyi resolusi PACE, seperti dimuat Euro News.

Resolusi PACE keluar menyusul surat penangkapan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dan Maria Lvova-Belova, Komisaris negara untuk Hak Anak atas deportasi paksa anak-anak Ukraina.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyambut baik dan memuji kecaman PACE. Menurutnya dokumen itu akan membantu mereka meminta pertanggungjawaban Rusia di masa depan.

Menurut statistik dari pemerintah Ukraina sejak pertengahan April, lebih dari 19.384 anak telah dibawa atau dipindahkan ke Rusia.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya