Berita

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova/Net

Dunia

UE Desak Serbia Blokir Media Rusia, Moskow: Ini Tindakan Kolonialisme

JUMAT, 28 APRIL 2023 | 08:39 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Desakan Parlemen Eropa agar Pemerintah Serbia menyensor media milik Rusia dengan tujuan harmonisasi antara Balkan dan UE, mendapat tanggapan dari Moskow.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan pada Kamis (27/4), bahwa perintah untuk menyensor RT Balkan dan Sputnik adalah tindakan absurd, jahat, dan manifestasi imperialisme dan kolonialisme.

RT melaporkan pada Kamis (27/4), komite urusan luar negeri parlemen UE mengadopsi laporan dari anggota parlemen Slovakia Vladimir Bilcik yang mengkritik Serbia karena tidak bergabung dengan sanksi UE terhadap Rusia dan menuntut Beograd menutup outlet Rusia seperti yang telah dilakukan blok tersebut.


Selama pengarahan Kamis, di depan media, Zakharova menyebut langkah itu sebagai "situasi yang tidak masuk akal."

"AS dan UE sekarang secara terbuka mengatakan bahwa Rusia, budaya dan bahasa Rusia, atau media dan jurnalis Rusia, seharusnya tidak ada," kata Zakharova.

Ia pun mengecam seruan tersebut, menyayangkan bahwa ternyata ada beberapa negara yang tanpa dasar moral apa pun dan secara ilegal mengklaim hak untuk menentukan kehidupan orang lain; siapa yang boleh bicara, berdagang, punya anak, dan siapa yang tidak. Itu lebih mirip seperti kehidupan perbudakan, kecam Zakharova.

AS dan sekutunya, ingin Rusia tidak memiliki kesempatan untuk berbicara, karena keberadaan media Rusia mengancam rencana Barat untuk manipulasi naratif.

RT Balkan mulai beroperasi pada November 2022. UE dilaporkan berencana untuk memasukkan outlet tersebut ke dalam daftar hitam sebagai bagian dari paket sanksi ke-11 terhadap Rusia.

Blok tersebut telah melarang semua aktivitas penyiaran oleh RT dan Sputnik pada Maret 2022, menyebutnya sebagai propaganda Rusia yang membahayakan Ukraina.

Platform media sosial utama juga telah memblokir akun RT di blok tersebut, sementara YouTube memperpanjang larangannya secara global.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya