Berita

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova/Net

Dunia

UE Desak Serbia Blokir Media Rusia, Moskow: Ini Tindakan Kolonialisme

JUMAT, 28 APRIL 2023 | 08:39 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Desakan Parlemen Eropa agar Pemerintah Serbia menyensor media milik Rusia dengan tujuan harmonisasi antara Balkan dan UE, mendapat tanggapan dari Moskow.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan pada Kamis (27/4), bahwa perintah untuk menyensor RT Balkan dan Sputnik adalah tindakan absurd, jahat, dan manifestasi imperialisme dan kolonialisme.

RT melaporkan pada Kamis (27/4), komite urusan luar negeri parlemen UE mengadopsi laporan dari anggota parlemen Slovakia Vladimir Bilcik yang mengkritik Serbia karena tidak bergabung dengan sanksi UE terhadap Rusia dan menuntut Beograd menutup outlet Rusia seperti yang telah dilakukan blok tersebut.


Selama pengarahan Kamis, di depan media, Zakharova menyebut langkah itu sebagai "situasi yang tidak masuk akal."

"AS dan UE sekarang secara terbuka mengatakan bahwa Rusia, budaya dan bahasa Rusia, atau media dan jurnalis Rusia, seharusnya tidak ada," kata Zakharova.

Ia pun mengecam seruan tersebut, menyayangkan bahwa ternyata ada beberapa negara yang tanpa dasar moral apa pun dan secara ilegal mengklaim hak untuk menentukan kehidupan orang lain; siapa yang boleh bicara, berdagang, punya anak, dan siapa yang tidak. Itu lebih mirip seperti kehidupan perbudakan, kecam Zakharova.

AS dan sekutunya, ingin Rusia tidak memiliki kesempatan untuk berbicara, karena keberadaan media Rusia mengancam rencana Barat untuk manipulasi naratif.

RT Balkan mulai beroperasi pada November 2022. UE dilaporkan berencana untuk memasukkan outlet tersebut ke dalam daftar hitam sebagai bagian dari paket sanksi ke-11 terhadap Rusia.

Blok tersebut telah melarang semua aktivitas penyiaran oleh RT dan Sputnik pada Maret 2022, menyebutnya sebagai propaganda Rusia yang membahayakan Ukraina.

Platform media sosial utama juga telah memblokir akun RT di blok tersebut, sementara YouTube memperpanjang larangannya secara global.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya