Berita

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova/Net

Global

UE Desak Serbia Blokir Media Rusia, Moskow: Ini Tindakan Kolonialisme

JUMAT, 28 APRIL 2023 | 08:39 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Desakan Parlemen Eropa agar Pemerintah Serbia menyensor media milik Rusia dengan tujuan harmonisasi antara Balkan dan UE, mendapat tanggapan dari Moskow.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan pada Kamis (27/4), bahwa perintah untuk menyensor RT Balkan dan Sputnik adalah tindakan absurd, jahat, dan manifestasi imperialisme dan kolonialisme.

RT melaporkan pada Kamis (27/4), komite urusan luar negeri parlemen UE mengadopsi laporan dari anggota parlemen Slovakia Vladimir Bilcik yang mengkritik Serbia karena tidak bergabung dengan sanksi UE terhadap Rusia dan menuntut Beograd menutup outlet Rusia seperti yang telah dilakukan blok tersebut.


Selama pengarahan Kamis, di depan media, Zakharova menyebut langkah itu sebagai "situasi yang tidak masuk akal."

"AS dan UE sekarang secara terbuka mengatakan bahwa Rusia, budaya dan bahasa Rusia, atau media dan jurnalis Rusia, seharusnya tidak ada," kata Zakharova.

Ia pun mengecam seruan tersebut, menyayangkan bahwa ternyata ada beberapa negara yang tanpa dasar moral apa pun dan secara ilegal mengklaim hak untuk menentukan kehidupan orang lain; siapa yang boleh bicara, berdagang, punya anak, dan siapa yang tidak. Itu lebih mirip seperti kehidupan perbudakan, kecam Zakharova.

AS dan sekutunya, ingin Rusia tidak memiliki kesempatan untuk berbicara, karena keberadaan media Rusia mengancam rencana Barat untuk manipulasi naratif.

RT Balkan mulai beroperasi pada November 2022. UE dilaporkan berencana untuk memasukkan outlet tersebut ke dalam daftar hitam sebagai bagian dari paket sanksi ke-11 terhadap Rusia.

Blok tersebut telah melarang semua aktivitas penyiaran oleh RT dan Sputnik pada Maret 2022, menyebutnya sebagai propaganda Rusia yang membahayakan Ukraina.

Platform media sosial utama juga telah memblokir akun RT di blok tersebut, sementara YouTube memperpanjang larangannya secara global.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

Baru 10 Jam, Tulisan SBY Soal Politik Liar Tembus 9 Juta Tayangan di X

Rabu, 04 November 2026 | 20:21

Menag Dorong PTKIN Jadi Pelopor Hilirisasi dan Inovasi Teknologi

Rabu, 04 November 2026 | 20:19

Polri Harus Jaga Integritas dan Kepercayaan Publik di Kasus Listyo Sigit

Rabu, 04 November 2026 | 20:17

Aturan Penyadapan Ilegal di Indonesia, Ini Ancaman Hukuman bagi Pelaku

Rabu, 04 November 2026 | 20:11

Ketum KNPI Minta Penegak Hukum Serius Usut Dugaan Penyadapan Presiden

Rabu, 04 November 2026 | 20:07

Tanggapan Allianz Setelah Digugat Rp5,2 Miliar di PN Jaksel

Rabu, 04 November 2026 | 20:02

Jorindo Indonesia Gandeng Mubarak Dubai Jalin Kerja Sama Operasi Salvage

Rabu, 04 November 2026 | 19:57

4 Kasus Penyadapan Presiden Indonesia, dari Habibie hingga Prabowo

Rabu, 04 November 2026 | 19:52

BRI Kukuhkan 35 Penerima Beasiswa BRI Fellowship Journalism 2026

Rabu, 04 November 2026 | 19:49

Kasus Intimidasi Meningkat, Dewan Pers Tegaskan Komitmen Lindungi Wartawan

Rabu, 04 November 2026 | 19:48

Selengkapnya