Berita

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova/Net

Dunia

UE Desak Serbia Blokir Media Rusia, Moskow: Ini Tindakan Kolonialisme

JUMAT, 28 APRIL 2023 | 08:39 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Desakan Parlemen Eropa agar Pemerintah Serbia menyensor media milik Rusia dengan tujuan harmonisasi antara Balkan dan UE, mendapat tanggapan dari Moskow.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan pada Kamis (27/4), bahwa perintah untuk menyensor RT Balkan dan Sputnik adalah tindakan absurd, jahat, dan manifestasi imperialisme dan kolonialisme.

RT melaporkan pada Kamis (27/4), komite urusan luar negeri parlemen UE mengadopsi laporan dari anggota parlemen Slovakia Vladimir Bilcik yang mengkritik Serbia karena tidak bergabung dengan sanksi UE terhadap Rusia dan menuntut Beograd menutup outlet Rusia seperti yang telah dilakukan blok tersebut.


Selama pengarahan Kamis, di depan media, Zakharova menyebut langkah itu sebagai "situasi yang tidak masuk akal."

"AS dan UE sekarang secara terbuka mengatakan bahwa Rusia, budaya dan bahasa Rusia, atau media dan jurnalis Rusia, seharusnya tidak ada," kata Zakharova.

Ia pun mengecam seruan tersebut, menyayangkan bahwa ternyata ada beberapa negara yang tanpa dasar moral apa pun dan secara ilegal mengklaim hak untuk menentukan kehidupan orang lain; siapa yang boleh bicara, berdagang, punya anak, dan siapa yang tidak. Itu lebih mirip seperti kehidupan perbudakan, kecam Zakharova.

AS dan sekutunya, ingin Rusia tidak memiliki kesempatan untuk berbicara, karena keberadaan media Rusia mengancam rencana Barat untuk manipulasi naratif.

RT Balkan mulai beroperasi pada November 2022. UE dilaporkan berencana untuk memasukkan outlet tersebut ke dalam daftar hitam sebagai bagian dari paket sanksi ke-11 terhadap Rusia.

Blok tersebut telah melarang semua aktivitas penyiaran oleh RT dan Sputnik pada Maret 2022, menyebutnya sebagai propaganda Rusia yang membahayakan Ukraina.

Platform media sosial utama juga telah memblokir akun RT di blok tersebut, sementara YouTube memperpanjang larangannya secara global.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya