Berita

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova/Net

Dunia

UE Desak Serbia Blokir Media Rusia, Moskow: Ini Tindakan Kolonialisme

JUMAT, 28 APRIL 2023 | 08:39 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Desakan Parlemen Eropa agar Pemerintah Serbia menyensor media milik Rusia dengan tujuan harmonisasi antara Balkan dan UE, mendapat tanggapan dari Moskow.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan pada Kamis (27/4), bahwa perintah untuk menyensor RT Balkan dan Sputnik adalah tindakan absurd, jahat, dan manifestasi imperialisme dan kolonialisme.

RT melaporkan pada Kamis (27/4), komite urusan luar negeri parlemen UE mengadopsi laporan dari anggota parlemen Slovakia Vladimir Bilcik yang mengkritik Serbia karena tidak bergabung dengan sanksi UE terhadap Rusia dan menuntut Beograd menutup outlet Rusia seperti yang telah dilakukan blok tersebut.

Selama pengarahan Kamis, di depan media, Zakharova menyebut langkah itu sebagai "situasi yang tidak masuk akal."

"AS dan UE sekarang secara terbuka mengatakan bahwa Rusia, budaya dan bahasa Rusia, atau media dan jurnalis Rusia, seharusnya tidak ada," kata Zakharova.

Ia pun mengecam seruan tersebut, menyayangkan bahwa ternyata ada beberapa negara yang tanpa dasar moral apa pun dan secara ilegal mengklaim hak untuk menentukan kehidupan orang lain; siapa yang boleh bicara, berdagang, punya anak, dan siapa yang tidak. Itu lebih mirip seperti kehidupan perbudakan, kecam Zakharova.

AS dan sekutunya, ingin Rusia tidak memiliki kesempatan untuk berbicara, karena keberadaan media Rusia mengancam rencana Barat untuk manipulasi naratif.

RT Balkan mulai beroperasi pada November 2022. UE dilaporkan berencana untuk memasukkan outlet tersebut ke dalam daftar hitam sebagai bagian dari paket sanksi ke-11 terhadap Rusia.

Blok tersebut telah melarang semua aktivitas penyiaran oleh RT dan Sputnik pada Maret 2022, menyebutnya sebagai propaganda Rusia yang membahayakan Ukraina.

Platform media sosial utama juga telah memblokir akun RT di blok tersebut, sementara YouTube memperpanjang larangannya secara global.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Karyawan Umbar Kesombongan Ejek Pasien BPJS, PT Timah Minta Maaf

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:37

Sugiat Santoso Apresiasi Sikap Tegas Menteri Imipas Pecat Pelaku Pungli WN China

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30

KPK Pastikan Tidak Ada Benturan dengan Kortastipikor Polri dalam Penanganan Korupsi LPEI

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:27

Tabung Gas 3 Kg Langka, DPR Kehilangan Suara?

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:10

Ken Martin Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat, Siap Lawan Trump

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:46

Bukan Main, Indonesia Punya Dua Ibukota Langganan Banjir

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:45

Larangan LPG di Pengecer Kebijakan Sangat Tidak Populis

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:19

Smart City IKN Selesai di Laptop Mulyono

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:59

Salah Memutus Status Lahan Berisiko Besar Buat Rakyat

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:45

Hamas Sebut Rencana Relokasi Trump Absurd dan Tidak Penting

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:26

Selengkapnya