Berita

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menparekraf Sandiaga Uno/Ist

Politik

Pemprov Jateng Sudah Punya 818 Desa Wisata untuk Tingkatkan Ekonomi Daerah

KAMIS, 27 APRIL 2023 | 23:49 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jateng, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), melakukan sinergi untuk memajukan potensi desa wisata.

Hal itu dinyatakan saat Rapat Koordinasi Daerah dan Pleno TPAKD Se-Jawa Tengah, bertajuk "Percepatan Pemulihan dan Perkembangan Ekonomi Jawa Tengah Melalui Kemandirian Ekonomi Desa" di Hotel Gumaya, Kota Semarang pada Kamis (27/4).

Di hadapan Menparekraf Sandiaga Uno, jajaran TPAKD dan OJK, Gubernur Jateng Ganjar Pranowomenyampaikan, hingga tahun 2023, Jateng memiliki 818 desa wisata yang telah berjalan. Jumlah tersebut meningkat sejak tahun 2018 sebanyak 229 desa.

"Sudah ada contoh-contoh bagus dari sisi pembangunan desa wisata, ekonomi kreatif, UMKM, terus ada sukses dari sisi inklusifitas keuangan termasuk literasinya," ujar Ganjar dalam keterangan tertulis.

Ganjar memaparkan juga, sejak tahun 2013 hingga tahun 2022, Pemerintah Provinsi Jateng telah merealisasikan bantuan keuangan untuk pemerintah desa senilai Rp7.786.324.463 di 140.237 titik lokasi.

Tak hanya itu, pada tahun 2022, Jateng juga menjadi provinsi dengan penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM terbesar se-Indonesia dengan nilai Rp55,27 triliun. Capaian tersebut membuat ekonomi daerah, khususnya ekonomi desa semakin mandiri.

"Sekarang desa-desa yang cukup berhasil, UMKM cukup berhasil, usaha-usaha lainnya di level lokal yang cukup berhasil, itu kita tampilkan agar yang lain tinggal meniru saja," tuturnya.

Sementara itu, lanjut politisi PDI Perjuangan itu, tingkat literasi keuangan Jateng pada tahun 2022 juga meningkat di atas 50 persen, yakni 51,69 persen. Angka tersebut meningkat dari tahun 2019 yang hanya 47,38 persen.

Tingkat inklusi keuangan Jateng juga turut meningkat di tahun 2022 yang berada di angka 85,97 persen. Capaian tersebut meningkat dari tahun 2019, yakni 65,71 persen.

Dengan banyaknya peningkatan tersebut, Ganjar mengharapkan desa wisata di Jateng bisa bertambah dan terus mengoptimalkan potensi daerah. Hal itu, juga harus diimbangi dengan UMKM yang selama ini menjadi andalan ekonomi kerakyatan.

"Maka ini kita harapkan menjadi satu indikator bahwa di usaha kecil menengah, terus kemudian desa wisata atau usaha lain, bisa di gaspol dengan mandiri," demikian Ganjar.

Populer

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Duit Sitaan Korupsi di Kejagung Tak Pernah Utuh Kembali ke Rakyat

Senin, 10 Maret 2025 | 12:58

UPDATE

Korupsi Menggila, Bangsa Ini Dibawa ke Mana?

Selasa, 11 Maret 2025 | 17:31

Resesi AS Cuma Omon-Omon, Dolar Tembus Rp16.400

Selasa, 11 Maret 2025 | 17:29

Legislator PAN Ungkap Ada Perang Mafia di Tubuh Pertamina

Selasa, 11 Maret 2025 | 17:16

DPR: Kehadiran Pak Simon di Pertamina Getarkan Indonesia

Selasa, 11 Maret 2025 | 17:07

BI dan State Bank of Vietnam Sepakat Perkuat Kerja Sama Bilateral

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:56

Masa Jabatan Ketum Partai Digugat di MK, Waketum PAN: Itu Masalah Internal

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:54

Anggaran FOLU Net Sink 2030 Non APBN Bisa Masuk Kategori Suap

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:54

Pandawara Group Sampaikan Kendala ke Presiden, Siap Berkolaborasi Atasi Sampah

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:39

DPR Pertanyakan Pertamina soal ‘Grup Orang-orang Senang’

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:37

Menhan: 3 Pasal UU TNI Bakal Direvisi

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:24

Selengkapnya