Berita

Pengungsi Suriah di Lebanon/Amnesti Internasional

Dunia

Amnesti Internasional Desak Lebanon Berhenti Deportasi Warga Suriah

SELASA, 25 APRIL 2023 | 15:21 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kebijakan repatriasi yang diterapkan Lebanon terhadap pengungsi Suriah dinilai mampu membahayakan kehidupan mereka.

Oleh sebab itu, Amnesti Internasional mendesak pemerintah Lebanon agar berhenti melakukan deportasi paksa warga Suriah ke negara mereka yang tengah dilanda perang tersebut.

Dalam sebuah pernyataan pada Senin (24/4), Wakil Direktur Amnesti untuk Timur Tengah dan Afrika Utara Aya Majzoub menolak tegas pengusiran pengungsi Suriah, sebab mereka berpotensi disiksa dan dianiaya jika kembali ke negaranya.


"Tidak ada pengungsi yang boleh dikirim kembali ke tempat di mana hidup mereka akan terancam,” tegas Aya Majzoub, seperti dimuat Al-Arabiya.

Majzoub mengatakan apabila Lebanon terus melakukan deportasi pengungsi, maka mereka telah melanggar prinsip non-refoulement atau larangan pengusiran pengungsi ke negara asalnya jika wilayahnya sangat berbahaya.

"Para pengungsi yang tinggal di Lebanon harus dilindungi dari serangan sewenang-wenang dan deportasi yang melanggar hukum,” kata Majzoub.

Pada Jumat (21/4), sebuah laporan menyebut otoritas Lebanon telah mengirim puluhan warga Suriah kembali ke negara mereka di tengah peningkatan sentimen anti-Suriah.

Ratusan ribu warga Suriah melarikan diri ke Lebanon akibat perang saudara yang terjadi sejak 2011.

Saat ini Lebanon menampung sekitar dua juta pengungsi Suriah, hampir 830.000 terdaftar di PBB.

Tetapi, Lebanon yang sedang menghadapi krisis politik dan ekonomi yang berlarut-larut berusaha mendorong agar pengungsi Suriah kembali ke negaranya secara sukarela.

Namun, kelompok HAM menilai langkah Lebanon sebagai kebijakan yang dipaksakan.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya