Presiden China, Xi Jinping/Net
Aksi pemerasan yang kerap dilakukan China ke banyak negara dengan ekonomi rendah, kini sudah mulai menyentuh tanah Afrika.
Begitu yang disampaikan jurnalis Washington Post, Jianli Yang, dalam laporannya seperti dikutip dari The Print pada Sabtu (22/4).
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi pesat yang dimiliki China saat ini didapatkan dari hasil korupsi atau eksploitasi besar-besaran pada negara-negara yang berutang padanya.
Tidak hanya negara tetangga di Asia, kini target jebakan utang China sudah merambah hingga ke Kawasan Afrika Sub-Sahara, terbukti dengan pinjaman miliaran dolar yang Beijing gelontorkan melalui mekanisme Belt and Road Initiative (BRI).
Bantuan dana itu, disebut Yang, merupakan bagian dari upaya Beijing untuk mendominasi sektor sumber daya alam Afrika, menyingkirkan pengaruh Barat, dan mempromosikan pendekatan Partai Komunis China.
Yang kemudian merujuk pada beberapa pakar yang menyimpulkan bahwa kejayaan China di bidang ekonomi tidak lain karena ditunjang oleh empat hal.
"Sistem pemerintahan otokratis China, korupsi yang tinggi, HAM dan peraturan lingkungan yang rendah serta moralitas yang rendah," tulis Yang.
Menurut Yang, model seperti itu ikut diterapkan China di Afrika, di mana bukan hanya tindakan eksploitatif, tetapi juga pelanggaran HAM yang serius kerap terjadi dan diabaikan Beijing.
Pusat Sumber Daya Bisnis dan Hak Asasi Manusia nirlaba yang berbasis di London menyebut terdapat 181 kasus pelanggaran HAM terkait investasi Tiongkok di Afrika. Sebagian besar pelanggaran hak asasi manusia ini terjadi di sektor pertambangan dan konstruksi Afrika.
Dalam setiap kasus, perusahaan China yang terlibat menyangkal tuduhan tersebut atau mengabaikannya begitu saja.
Dalam laporan tahun 2017, 60 hingga 80 persen perusahaan China mengaku membayar “tip†atau suap untuk mendapatkan lisensi di Afrika.
Menteri Dalam Negeri Hong Kong, Patrick Ho, pernah dipenjara karena skema suap BRI di Afrika 2019 lalu.
