Berita

Kongres Partai Komunis China/Net

Dunia

Penyalahgunaan Kekuasaan Sering Digunakan Pejabat China untuk Melakukan Korupsi

JUMAT, 21 APRIL 2023 | 15:44 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Korupsi di China yang sering dilakukan sebagai penyalahgunaan kekuasaan politik untuk tujuan pribadi telah tumbuh dengan subur di negara itu.

Sebagian besar korupsi di China dilaporkan banyak dilakukan oleh anggota dari Partai Komunis China (PKC) yang berkuasa dengan beberapa modusnya, yang terus menyebabkan masalah signifikan di negara itu.

Berdasarkan laporan yang dikutip dari IPCSC, Jumat (21/4), para pejabat China paling sering menggunakan dua cara utama dalam menjalankan aksi korupsinya.


"Modus pertama, korupsi berupa membelanjakan dana publik yang seolah-olah legal, namun kenyataannya boros, dan mengarah pada keuntungan pribadi. Modus kedua mereka menggunakan jabatannya untuk berkolusi dengan kelompok kriminal," tulis IPCSC dalam laporannya.

Dalam modus yang kedua, pejabat korup lokal di China sering menggunakan kekuasaannya untuk mengubah yurisdiksi mereka, untuk melanggengkan aktivitas ilegal dan kriminal di wilayahnya.

Menurut IPCSC, menjamurnya korupsi di negara tirai bambu itu banyak disebabkan oleh beberapa faktor. Khususnya karena checks and balances yang jauh lebih sedikit dilakukan oleh negara itu, terutama dalam  sektor yang dikelola negara yang masih buram, di mana batas antara Partai, politik, dan bisnis tidak dibatasi dengan jelas.

Baru-baru ini tiga pejabat tinggi di China terlibat kasus korupsi besar dan sedang menghadapi penyelidikan.

Di antara tiga orang tersebut, salah satunya merupakan anggota Komite Tetap Xiangxi Tujia dan Komite Prefektur Otonomi Miao Provinsi Hunan dan wakil gubernur eksekutif pemerintah rakyat negara bagian, Liu Zhenyu, yang dituduh melakukan korupsi besar, yang kini sedang diselidiki oleh pihak berwenang China.

Menurut Pakar Tiongkok, Minxin Pei, Beijing dinilai telah gagal dalam membendung korupsi yang terus meluas di negaranya. Sehingga ancaman paling serius terkait stabilitas ekonomi dan politik diperkirakan akan muncul di Tiongkok dalam beberapa tahun mendatang.

"Penyuapan, pencurian, dan pemborosan dana publik menelan biaya setidaknya tiga persen dari PDB. Korupsi dapat menambah ketimpangan ekonomi, merusak lingkungan, dan memicu keresahan sosial di China," ujarnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya