Berita

Kongres Partai Komunis China/Net

Dunia

Penyalahgunaan Kekuasaan Sering Digunakan Pejabat China untuk Melakukan Korupsi

JUMAT, 21 APRIL 2023 | 15:44 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Korupsi di China yang sering dilakukan sebagai penyalahgunaan kekuasaan politik untuk tujuan pribadi telah tumbuh dengan subur di negara itu.

Sebagian besar korupsi di China dilaporkan banyak dilakukan oleh anggota dari Partai Komunis China (PKC) yang berkuasa dengan beberapa modusnya, yang terus menyebabkan masalah signifikan di negara itu.

Berdasarkan laporan yang dikutip dari IPCSC, Jumat (21/4), para pejabat China paling sering menggunakan dua cara utama dalam menjalankan aksi korupsinya.


"Modus pertama, korupsi berupa membelanjakan dana publik yang seolah-olah legal, namun kenyataannya boros, dan mengarah pada keuntungan pribadi. Modus kedua mereka menggunakan jabatannya untuk berkolusi dengan kelompok kriminal," tulis IPCSC dalam laporannya.

Dalam modus yang kedua, pejabat korup lokal di China sering menggunakan kekuasaannya untuk mengubah yurisdiksi mereka, untuk melanggengkan aktivitas ilegal dan kriminal di wilayahnya.

Menurut IPCSC, menjamurnya korupsi di negara tirai bambu itu banyak disebabkan oleh beberapa faktor. Khususnya karena checks and balances yang jauh lebih sedikit dilakukan oleh negara itu, terutama dalam  sektor yang dikelola negara yang masih buram, di mana batas antara Partai, politik, dan bisnis tidak dibatasi dengan jelas.

Baru-baru ini tiga pejabat tinggi di China terlibat kasus korupsi besar dan sedang menghadapi penyelidikan.

Di antara tiga orang tersebut, salah satunya merupakan anggota Komite Tetap Xiangxi Tujia dan Komite Prefektur Otonomi Miao Provinsi Hunan dan wakil gubernur eksekutif pemerintah rakyat negara bagian, Liu Zhenyu, yang dituduh melakukan korupsi besar, yang kini sedang diselidiki oleh pihak berwenang China.

Menurut Pakar Tiongkok, Minxin Pei, Beijing dinilai telah gagal dalam membendung korupsi yang terus meluas di negaranya. Sehingga ancaman paling serius terkait stabilitas ekonomi dan politik diperkirakan akan muncul di Tiongkok dalam beberapa tahun mendatang.

"Penyuapan, pencurian, dan pemborosan dana publik menelan biaya setidaknya tiga persen dari PDB. Korupsi dapat menambah ketimpangan ekonomi, merusak lingkungan, dan memicu keresahan sosial di China," ujarnya.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun 2025 Tidak Alamiah

Jumat, 26 Desember 2025 | 22:08

Lagu Natal Abadi, Mariah Carey Pecahkan Rekor Billboard

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:46

Wakapolri Kirim 1.500 Personel Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:45

BNPB: 92,5 Persen Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Sudah Diperbaiki

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:09

Penerapan KUHP Baru Menuntut Kesiapan Aparat Penegak Hukum

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:37

Ancol dan TMII Diserbu Ribuan Pengunjung Selama Libur Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:26

Kebijakan WFA Sukses Dongkrak Sektor Ritel

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:56

Dua Warga Pendatang Yahukimo Dianiaya OTK saat Natal, Satu Tewas

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:42

21 Wilayah Bencana Sumatera Berstatus Transisi Darurat

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:32

Jangan Sampai Aceh jadi Daerah Operasi Militer Gegara Bendera GAM

Jumat, 26 Desember 2025 | 18:59

Selengkapnya