Keputusan India untuk menggelar pertemuan G20 di wilayah Jammu dan Kashmir (J&K) pada 22-24 Mei mendatang merupakan hak India sebagai negara yang memegang kuasa di wilayah tersebut.
Sebab, KTT untuk pertemuan G20 dan Youth20 yang rencananya diadakan di Srinagar, Kashmir dan Leh, di wilayah tetangga Ladakh, telah melewati konsultasi yang erat dengan para peserta anggota G20.
Namun, anehnya, Pakistan yang bukan anggota dari G20 mengajukan keberatannya kepada India yang menyelenggarakan acara itu di wilayah Kashmir yang disengketakan.
Seperti dikutip dari
Latestly, Jumat (21/4), Islamabad yang mengecam keras keputusan India tersebut menyebut New Delhi telah melakukan pelanggaran hukum internasional yang tidak bertanggung jawab.
"Pakistan bukan anggota G20, ia tidak berhak ikut campur dalam hal-hal yang menjadi kepentingan eksklusif anggota G20," tulis Latesly dalam laporannya.
Menurut pemerintah Pakistan, India berusaha untuk melegitimasi kontrol ilegal atas wilayah yang disengketakan itu. Untuk itu mereka memperingatkan kepada negara-negara G20 agar tidak menerima proposal India yang menyelenggarakan KTT di blok J&K.
Akan tetapi peringatan dan permohonan keberatan itu tidak disampaikan langsung oleh pemerintah Islamabad ke pemerintahan New Delhi. Sementara mereka terus mengecam India dengan dalih pelanggaran dan lain sebagainya.
Meski banyaknya dalih yang digunakan negara itu untuk menggagalkan KTT G20 di wilayah J&K. Namun, India masih tetap menjadi negara yang memiliki hak untuk menggelar acara di J&K tanpa campur tangan Pakistan, karena lokasi itu berada di bawah kekuasaan India sendiri.
"Peristiwa dan pertemuan G20 terjadi di seluruh India dan wajar jika dilakukan di Jammu, Kashmir dan Ladakh, yang merupakan bagian integral dan tidak dapat dicabut dari India," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri, India Arindam Bagchi yang merespon kecaman Pakistan pada pekan lalu.
