Berita

Yevgeniy Prigozhin pemilik Group Wagner/Net

Dunia

Ikuti Jejak Uni Eropa, Swiss Masukan Perusahaan Wagner dan Kantor Berita RIA FAN dalam Daftar Hitam

JUMAT, 21 APRIL 2023 | 07:07 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Swiss memasukkan perusahaan militer swasta Wagner dan Kantor Berita Federal (RIA FAN) dalam daftar sanksi.

Dalam pernyataan yang diposting di situs resmi pemerintah pada Kamis (20/4), disebutkan bahwa langkah itu diambil untuk menunjukkan komitmen Swiss atas keamanan internasional.

"Departemen Urusan Ekonomi, Pendidikan dan Riset (EAER), yang bertanggung jawab untuk menjatuhkan sanksi, hari ini menambahkan Grup Wagner dan kantor berita RIA FAN ke dalam daftar sanksi Swiss terhadap Rusia," isi pernyataan itu seperti dikutip dari TASS.

Pembatasan berlaku mulai Kamis pukul 18:00 waktu setempat atau 19.00 waktu Moskow.

Memasukkan Wagner dan RIA FAN ke dalam daftar sanksi Swiss akan memiliki implikasi yang signifikan bagi kedua organisasi tersebut. Mereka akan menghadapi pembatasan operasi dan transaksi keuangan, serta potensi pembekuan aset dan larangan perjalanan bagi individu yang terkait dengan entitas ini.

Swiss, yang dikenal karena komitmennya terhadap netralitas, tidak akan mentolerir tindakan yang mengancam stabilitas global.

Keputusan pemerintah Swiss untuk memperluas daftar sanksinya merupakan bagian dari upaya internasional yang lebih luas untuk mengatasi kekhawatiran terkait aktivitas Rusia.

Langkah Swiss menyusul keputusan Uni Eropa yang pada pekan lalu telah memasukkan Wagner dan RIA FAN dalam daftar hitam.

Grup Wagner, yang telah lama terkena sanksi UE di bawah Rezim Sanksi Hak Asasi Manusia Global, adalah entitas militer swasta tak berbadan hukum yang berbasis di Rusia yang didirikan pada 2014, di bawah kepemimpinan Dmitry Utkin dan dibiayai oleh Yevgeniy Prigozhin.

Grup Wagner secara aktif berpartisipasi dalam perang agresi Rusia melawan Ukraina dan mempelopori serangan terhadap kota Soledar dan Bakhmut di Ukraina.
RIA FAN adalah bagian dari Patriot Media Group, sebuah organisasi media Rusia yang dewan pengawasnya dipimpin oleh Yevgeniy Prigozhin. Kantor berita tersebut terlibat dalam propaganda pro-pemerintah dan disinformasi tentang perang agresi Rusia melawan Ukraina.

Secara keseluruhan, tindakan pembatasan UE sehubungan dengan tindakan yang merusak atau mengancam integritas teritorial, kedaulatan, dan kemerdekaan Ukraina, ini berlaku untuk total 1.473 individu dan 207 entitas.

Mereka yang ditunjuk harus tunduk pada pembekuan aset, dan warga negara Uni Eropa serta perusahaan dilarang menyediakan dana untuk mereka.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Karyawan Umbar Kesombongan Ejek Pasien BPJS, PT Timah Minta Maaf

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:37

Sugiat Santoso Apresiasi Sikap Tegas Menteri Imipas Pecat Pelaku Pungli WN China

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30

KPK Pastikan Tidak Ada Benturan dengan Kortastipikor Polri dalam Penanganan Korupsi LPEI

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:27

Tabung Gas 3 Kg Langka, DPR Kehilangan Suara?

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:10

Ken Martin Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat, Siap Lawan Trump

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:46

Bukan Main, Indonesia Punya Dua Ibukota Langganan Banjir

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:45

Larangan LPG di Pengecer Kebijakan Sangat Tidak Populis

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:19

Smart City IKN Selesai di Laptop Mulyono

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:59

Salah Memutus Status Lahan Berisiko Besar Buat Rakyat

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:45

Hamas Sebut Rencana Relokasi Trump Absurd dan Tidak Penting

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:26

Selengkapnya