Berita

Yevgeniy Prigozhin pemilik Group Wagner/Net

Dunia

Ikuti Jejak Uni Eropa, Swiss Masukan Perusahaan Wagner dan Kantor Berita RIA FAN dalam Daftar Hitam

JUMAT, 21 APRIL 2023 | 07:07 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Swiss memasukkan perusahaan militer swasta Wagner dan Kantor Berita Federal (RIA FAN) dalam daftar sanksi.

Dalam pernyataan yang diposting di situs resmi pemerintah pada Kamis (20/4), disebutkan bahwa langkah itu diambil untuk menunjukkan komitmen Swiss atas keamanan internasional.

"Departemen Urusan Ekonomi, Pendidikan dan Riset (EAER), yang bertanggung jawab untuk menjatuhkan sanksi, hari ini menambahkan Grup Wagner dan kantor berita RIA FAN ke dalam daftar sanksi Swiss terhadap Rusia," isi pernyataan itu seperti dikutip dari TASS.


Pembatasan berlaku mulai Kamis pukul 18:00 waktu setempat atau 19.00 waktu Moskow.

Memasukkan Wagner dan RIA FAN ke dalam daftar sanksi Swiss akan memiliki implikasi yang signifikan bagi kedua organisasi tersebut. Mereka akan menghadapi pembatasan operasi dan transaksi keuangan, serta potensi pembekuan aset dan larangan perjalanan bagi individu yang terkait dengan entitas ini.

Swiss, yang dikenal karena komitmennya terhadap netralitas, tidak akan mentolerir tindakan yang mengancam stabilitas global.

Keputusan pemerintah Swiss untuk memperluas daftar sanksinya merupakan bagian dari upaya internasional yang lebih luas untuk mengatasi kekhawatiran terkait aktivitas Rusia.

Langkah Swiss menyusul keputusan Uni Eropa yang pada pekan lalu telah memasukkan Wagner dan RIA FAN dalam daftar hitam.

Grup Wagner, yang telah lama terkena sanksi UE di bawah Rezim Sanksi Hak Asasi Manusia Global, adalah entitas militer swasta tak berbadan hukum yang berbasis di Rusia yang didirikan pada 2014, di bawah kepemimpinan Dmitry Utkin dan dibiayai oleh Yevgeniy Prigozhin.

Grup Wagner secara aktif berpartisipasi dalam perang agresi Rusia melawan Ukraina dan mempelopori serangan terhadap kota Soledar dan Bakhmut di Ukraina.
RIA FAN adalah bagian dari Patriot Media Group, sebuah organisasi media Rusia yang dewan pengawasnya dipimpin oleh Yevgeniy Prigozhin. Kantor berita tersebut terlibat dalam propaganda pro-pemerintah dan disinformasi tentang perang agresi Rusia melawan Ukraina.

Secara keseluruhan, tindakan pembatasan UE sehubungan dengan tindakan yang merusak atau mengancam integritas teritorial, kedaulatan, dan kemerdekaan Ukraina, ini berlaku untuk total 1.473 individu dan 207 entitas.

Mereka yang ditunjuk harus tunduk pada pembekuan aset, dan warga negara Uni Eropa serta perusahaan dilarang menyediakan dana untuk mereka.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya