Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Dokter Ahli Bedah Dipecat Gara-gara Kritik Menkes, Rezim Jokowi Sebegitu Otoriternya?

KAMIS, 20 APRIL 2023 | 20:16 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kejadian pemecatan dialami salah seorang dokter ahli bedah syaraf, Prof. Dr. dr. Zainal Muttaqin, Sp. BS(K), Phd, karena kerap mengkritik Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.

Kabar pemecatan Zainal dari Rumah Sakit (RS) Karyadi Semarang, ternyata turut diterima oleh Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI), yang bahkan langsung direspons melalui kritik terhadap pemerintah.

Wakil Sekretaris Jenderal MN KAHMI, Abdullah Rasyid mengatakan, pihaknya tidak terpikir pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif kepada Zainal, hanya karena terus menerus mendapat kritik.


“Kembali, rezim ini mempertontonkan kebodohan dalam mengurus pemerintahan. Karena sering kritik Menkes RI (Budi Gunadi Sadikin), seorang dokter ahli bedah syaraf yaitu Prof Zainal Mutaqqin di RS Karyadi Semarang di pecat,” ujar Rasyid kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (20/4).

Bahkan, Rasyid menilai, rezim Presiden Jokowi telah menunjukkan kemunduran demokrasi melalui kebijakan pemecatan kepada Zainal dari RS Karyadi Semarang.

“Ini tindakan otoriter yang tak pantas berlaku di negara demokrasi,” ucapnya ketus.

Justru Rasyid memandang, seharusnya pemerintahan Presiden Jokowi yang tinggal setahun efektif bekerja, memberikan peninggalan yang baik di mata publik.

“Bukan justru menambah prestasi buruk kinerja kabinet,” tuturnya.

Oleh karena itu, Rasyid menyimpulkan rezim sekarang ini telah mengkhianati perjuangan reformasi melalui kebijakan-kebijakan yang cenderung otoriter.

“Tindakan otoriter ini lebih buruk dari Orde Lama dan Orde Baru, karena dilakukan di zaman reformasi. Jelas ini penghinaan dan pengkhianatan terhadap orde reformasi,” demikian Rasyid menutup.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya