RI Desak DK PBB Gelar Pertemuan Darurat untuk Atasi Pertempuran di Sudan

Di tengah keadaan yang semakin mencekam di Sudan, pemerintah Indonesia mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk melakukan pertemuan darurat.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam Press Briefing pada Kamis (20/4) secara virtual. Retno meminta DK PBB mengatasi situasi di Sudan untuk memudahkan proses evakuasi para warga sipil.

"Indonesia mendesak DK PBB untuk lakukan pertemuan darurat guna mendorong gencatan senjata dan terciptanya jeda kemanusiaan," kata Retno.

Menurutnya, tanpa ada jeda kemanusiaan, maka sulit bagi pemerintah untuk mengevakuasi seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang membutuhkan perlindungan keamanan.

Saat ini, jumlah WNI yang berada di Sudan sendiri tercatat ada 1.209 orang, yang sebagian besar merupakan pelajar dan mahasiswa yang bertempat tinggal di Khartoum.

Menurut laporan Retno, sejauh ini belum ada warga negara asing yang berhasil membawa keluar warganya dari Sudan karena situasi yang semakin mencekam.

Dalam pertempuran di hari keenam antara militer Sudan dan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) ini lebih dari 300 orang telah tewas, dan lebih dari 3000 orang lainnya mengalami luka-luka, yang membuat situasi di negara itu semakin mengkhawatirkan.