Ilustrasi KKB/KST Papua/Net
PANGLIMA TNI Laksamana Yudo Margono telah menaikkan status jadi siaga tempur di Papua, menyusul kontak senjata dengan KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) yang menewaskan personel TNI dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air.
Belum lama sebelumnya juga diberitakan tentang adanya keterlibatan politikus Nasdem yang diduga telah memasok dana untuk pembelian amunisi dan senjata bagi KKB. Persoalan jadi ruwet, ada pengkhianat di lingkaran politisi.
Dalam konteks ini TNI perannya berada di bawah komando Polri untuk ikut aktif membereskan situasi kriminal (bersenjata) di wilayah Papua. Tapi karena ada anggota TNI yang tewas, rupanya Panglima TNI menganggap perlu bicara langsung ke publik, bahkan menaikkan status jadi siaga tempur.
Persoalan kriminalitas bersenjata di Papua ini banyak pertanyaan. Obrolan di kalangan pensiunan TNI pun berputar di kisaran topik ini. Bagaimana jalur komandonya? Sudah lama kok tidak tuntas? Bahkan ada yang nyeletuk kesannya seperti dipelihara, demi apa?
Tapi kali ini kita hanya mau sedikit menyinggung peristiwa tampilnya Panglima TNI terhadap peristiwa ini.
Memang ada prajurit TNI yang tewas, tapi apakah perlu sampai level Panglima TNI yang angkat bicara (ke publik)? Kenapa bukan Pangdamnya (level Mayjen)? atau mungkin Danremnya saja (level Brigjen)? Atau yang di bawahnya?
Atau bahkan Polri yang semestinya bersuara. Bukankah TNI berada di bawah komando Polri dalam hal ini? Ini kan operasi pemberantasan kelompok kriminal bersenjata. Memberantas kelompok kriminal (walaupun bersenjata) itu tugasnya Polri.
Rantai komando Polri-TNI jangan sampai jadi runyam. Apalagi kalau sebenarnya ini persoalan yang sederhana tapi dipersulit sendiri, begitu kecurigaan sementara pihak.
Intelijen Polri (dibantu TNI) mesti memetakan persoalan yang sudah kronik (menahun) ini dan membereskannya "once and for all". Tuntas dan jangan biarkan semakin banyak pihak yang ambil kesempatan dalam kesempitan.
Bukannya membantu membereskan, malahan ikut mengompori dan menuai keuntungan dari situasi ini. Seperti politisi yang malah ikut jualan amunisi senjata di atas tadi.
Putus saja jalur komunikasi dan logistik KKB ini. Sebetulnya tidak terlalu sulit untuk memetakan dari siapa dan dari mana bantuan komunikasi dan logistik KKB ini. Omong kosong kalau sampai tidak tahu.
Bahkan sampai timbul kecurigaan, tampaknya situasi ini sepertinya dipelihara. Profitable sih. Semoga kecurigaan sementara pihak ini salah.
Kasihan Pak Jokowi yang sungguh-sungguh ingin membangun Papua.
Penulis adalah Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Perspektif (LKSP)
