Ilustrasi Gedung KPK/RMOL
Sebuah petisi dukungan untuk sinergisitas, transformasi, serta independensi KPK dan Polri ditandatangani dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan Institute for Action Against Corruption (IACC) di Gedung Juang, Jakarta Pusat, Rabu (19/4).
Petisi yang ditujukan kepada KPK dan Polri ini berisi beberapa poin. Salah satunya adalah mendorong KPK dan Polri untuk bersinergi dalam pemberantasan korupsi.
Anggota DPR RI, Mardani Ali Sera yang hadir sebagai narasumber menyampaikan, bahwa pada hari ini publik menjadi korban dari gerakan politis pihak-pihak tertentu yang ingin mengganggu kinerja KPK.
“Setidak-tidaknya terdapat tiga substansi dasar dalam menjaga sinergi dan independensi lembaga negara untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia,†ujar Mardani dalam paparannya.
Diurai politisi PKS ini, substansi yang pertama dalam menjaga sinergi dan independensi KPK maupun Polri, pada intinya ada di keinginan Presiden Joko Widodo untuk terus menjaga komitmen membangun keinginan politik yang baik.
Kemudian substansi kedua, lanjut Mardani, harus terdapat syok terapi untuk kedua lembaga terkait risiko tinggi. Serta ketiga, lembaga negara yang dalam hal ini KPK RI dan Polri, harus lebih pro aktif dalam menanamkan kultur anti korupsi dan diperlukan sanksi sosial.
“Publik harus bisa menilai kinerja KPK secara objektif tanpa terseret kepentingan politik manapun,†sambungnya menegaskan.
Pernyataan Mardani juga didukung oleh Ketua Umum Forum Komunikasi Santri Indonesia (FOKSI), Muhammad Natsir yang juga hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut.
Menurut Natsir, ada upaya menjatuhkan Ketua KPK dengan narasi-narasi politis dan aksi unjuk rasa yang dilakukan berbagai organisasi, komunitas, dan elemen masyarakat.
“Jika dilihat dari polanya, diduga ada upaya serta desain yang sistematis dan masif untuk menjatuhkan Ketua KPK. Mereka yang melakukan aksi itu, sarat dengan kepentingan tertentu,†ujar Natsir.
FOKSI menilai, selama ini kerjasama dan sinergisitas di antara pimpinan KPK dan Polri, terkhusus di antara Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Ketua KPK Firli Bahuri telah terjalin dengan baik.
Namun, lanjut Natsir, polemik dan kegaduhan terjadi pasca pemberhentian Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK.
"Kami melihat ada oknum yang bermain di belakang aksi demo yang berlangsung beberapa waktu terakhir ini. Aksi ini terkesan membenturkan Ketua KPK dan Kapolri,†tuturnya.
Wakil Koordinator IAAC Roberto Buladja menjelaskan, diskusi publik dilakukan sebagai respons dari IAAC atas adanya dua fakta utama, pertama, terjadi penurunan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia di tahun 2022, dan kedua, saat ini terjadi polemik antara KPK RI dan Polri.
“Kita berharap kedua institusi ini dapat menemukan solusi penyelesaian dan kembali sinergis dalam agenda pemberantasan korupsi seperti apa yang telah dipesankan oleh Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin,†demikian Roberto menambahkan.
