Berita

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

PDIP Diminta Tidak Kuasai Koalisi Besar, Hasto: Teriakan Tidak Perlu

RABU, 19 APRIL 2023 | 15:05 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Syarat yang diajukan PDI Perjuangan untuk gabung koalisi, capres harus dari internal mereka, memicu kritikan. Salah satunya disampaikan Ketua DPP Partai Golkar, Tb Ace Hasan Syadzily, yang meminta PDIP tidak mendominasi kalau ingin bergabung ke Koalisi Besar.

Menanggapi hal itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, yang mendominasi urusan politik adalah rakyat, bukan elite.

"Nah kalau bagi PDIP yang mendominasi itu rakyat," ujar Hasto kepada wartawan di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (19/4).


"Jadi bangsa yang begitu besar ini jangan didominasi, sehingga ketika ada yang teriak PDIP jangan mendominasi, itu suatu teriakan yang tidak perlu," imbuhnya.

Bagi PDIP, lanjut Hasto, yang mendominasi adalah rakyat, tepatnya kedaulatan rakyat.

"Itulah (rakyat) yang punya hak sepenuhnya untuk mendominasi, bukan elite," tegas Hasto.

Lebih lanjut, Hasto menyebut Koalisi Besar masih sebatas wacana. Sebab, sejauh ini belum ada pembahasan terkait bentuk kerjasama yang dibangun melalui Koalisi Besar.

"Kerja sama besar itu kan masih dalam wacana. Jadi diskursus, karena ini belum dikerucutkan pada platform yang akan diusung pada pemerintahan yang akan datang. Belum dikerucutkan pada siapa yang akan jadi capres dan cawapres dan bagaimana bentuk kerja sama itu dilakukan," tandas Hasto.

Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, sebelumnya mengatakan kalau PDIP gabung maka harus ikut aturan main Koalisi Besar.

"Prinsipnya kita terbuka, hanya saja kita pastikan bahwa kalau terbuka tentu harus ikut dalam aturan main di Koalisi Besar," kata Ace di Kantor DPP Golkar, Jakbar, Rabu lalu (12/4).

Ace menambahkan, kalau nanti ada partai yang ingin bergabung, maka partai tersebut harus memahami bahwa koalisi besar sudah ada yang menginisiasi. Ia tidak ingin partai yang ingin bergabung itu justru coba menguasai.

"Jangan sampai nanti misalnya koalisi sudah dibangun tapi belakangan ingin menguasai. Tentu itu yang harus dihindari," paparnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Bareskrim Gerebek 9 Lokasi Rawan Narkoba di Sumut, Puluhan Pengedar dan Pemakai Diamankan

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:28

Pasar Serdang Kemayoran Segera Direvitalisasi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:15

Hadiah Bibit Korupsi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:01

Aparat Usut Dugaan Investasi Emas Bodong Rp25 Miliar yang Seret Sejumlah Artis

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:55

Putusan MK soal Gibran Bergulir ke Ranah Politik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:39

Karhutla Belum Tuntas, Pemerintah Kaji Langkah Penanganan Terbaik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:34

Kemenhub Catat 1.673 Penerbangan Terdampak Karhutla: 907 Batal

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:17

Radja Nainggolan Ungkap Penyesalan Besar Belum Pernah Bela Timnas Indonesia

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Trump Pertimbangkan Bantu Arab Saudi Perangi Houthi

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:48

Selengkapnya