Berita

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

PDIP Diminta Tidak Kuasai Koalisi Besar, Hasto: Teriakan Tidak Perlu

RABU, 19 APRIL 2023 | 15:05 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Syarat yang diajukan PDI Perjuangan untuk gabung koalisi, capres harus dari internal mereka, memicu kritikan. Salah satunya disampaikan Ketua DPP Partai Golkar, Tb Ace Hasan Syadzily, yang meminta PDIP tidak mendominasi kalau ingin bergabung ke Koalisi Besar.

Menanggapi hal itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, yang mendominasi urusan politik adalah rakyat, bukan elite.

"Nah kalau bagi PDIP yang mendominasi itu rakyat," ujar Hasto kepada wartawan di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (19/4).

"Jadi bangsa yang begitu besar ini jangan didominasi, sehingga ketika ada yang teriak PDIP jangan mendominasi, itu suatu teriakan yang tidak perlu," imbuhnya.

Bagi PDIP, lanjut Hasto, yang mendominasi adalah rakyat, tepatnya kedaulatan rakyat.

"Itulah (rakyat) yang punya hak sepenuhnya untuk mendominasi, bukan elite," tegas Hasto.

Lebih lanjut, Hasto menyebut Koalisi Besar masih sebatas wacana. Sebab, sejauh ini belum ada pembahasan terkait bentuk kerjasama yang dibangun melalui Koalisi Besar.

"Kerja sama besar itu kan masih dalam wacana. Jadi diskursus, karena ini belum dikerucutkan pada platform yang akan diusung pada pemerintahan yang akan datang. Belum dikerucutkan pada siapa yang akan jadi capres dan cawapres dan bagaimana bentuk kerja sama itu dilakukan," tandas Hasto.

Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, sebelumnya mengatakan kalau PDIP gabung maka harus ikut aturan main Koalisi Besar.

"Prinsipnya kita terbuka, hanya saja kita pastikan bahwa kalau terbuka tentu harus ikut dalam aturan main di Koalisi Besar," kata Ace di Kantor DPP Golkar, Jakbar, Rabu lalu (12/4).

Ace menambahkan, kalau nanti ada partai yang ingin bergabung, maka partai tersebut harus memahami bahwa koalisi besar sudah ada yang menginisiasi. Ia tidak ingin partai yang ingin bergabung itu justru coba menguasai.

"Jangan sampai nanti misalnya koalisi sudah dibangun tapi belakangan ingin menguasai. Tentu itu yang harus dihindari," paparnya.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Karyawan Umbar Kesombongan Ejek Pasien BPJS, PT Timah Minta Maaf

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:37

Sugiat Santoso Apresiasi Sikap Tegas Menteri Imipas Pecat Pelaku Pungli WN China

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30

KPK Pastikan Tidak Ada Benturan dengan Kortastipikor Polri dalam Penanganan Korupsi LPEI

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:27

Tabung Gas 3 Kg Langka, DPR Kehilangan Suara?

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:10

Ken Martin Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat, Siap Lawan Trump

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:46

Bukan Main, Indonesia Punya Dua Ibukota Langganan Banjir

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:45

Larangan LPG di Pengecer Kebijakan Sangat Tidak Populis

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:19

Smart City IKN Selesai di Laptop Mulyono

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:59

Salah Memutus Status Lahan Berisiko Besar Buat Rakyat

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:45

Hamas Sebut Rencana Relokasi Trump Absurd dan Tidak Penting

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:26

Selengkapnya