Berita

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

PDIP Diminta Tidak Kuasai Koalisi Besar, Hasto: Teriakan Tidak Perlu

RABU, 19 APRIL 2023 | 15:05 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Syarat yang diajukan PDI Perjuangan untuk gabung koalisi, capres harus dari internal mereka, memicu kritikan. Salah satunya disampaikan Ketua DPP Partai Golkar, Tb Ace Hasan Syadzily, yang meminta PDIP tidak mendominasi kalau ingin bergabung ke Koalisi Besar.

Menanggapi hal itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, yang mendominasi urusan politik adalah rakyat, bukan elite.

"Nah kalau bagi PDIP yang mendominasi itu rakyat," ujar Hasto kepada wartawan di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (19/4).

"Jadi bangsa yang begitu besar ini jangan didominasi, sehingga ketika ada yang teriak PDIP jangan mendominasi, itu suatu teriakan yang tidak perlu," imbuhnya.

Bagi PDIP, lanjut Hasto, yang mendominasi adalah rakyat, tepatnya kedaulatan rakyat.

"Itulah (rakyat) yang punya hak sepenuhnya untuk mendominasi, bukan elite," tegas Hasto.

Lebih lanjut, Hasto menyebut Koalisi Besar masih sebatas wacana. Sebab, sejauh ini belum ada pembahasan terkait bentuk kerjasama yang dibangun melalui Koalisi Besar.

"Kerja sama besar itu kan masih dalam wacana. Jadi diskursus, karena ini belum dikerucutkan pada platform yang akan diusung pada pemerintahan yang akan datang. Belum dikerucutkan pada siapa yang akan jadi capres dan cawapres dan bagaimana bentuk kerja sama itu dilakukan," tandas Hasto.

Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, sebelumnya mengatakan kalau PDIP gabung maka harus ikut aturan main Koalisi Besar.

"Prinsipnya kita terbuka, hanya saja kita pastikan bahwa kalau terbuka tentu harus ikut dalam aturan main di Koalisi Besar," kata Ace di Kantor DPP Golkar, Jakbar, Rabu lalu (12/4).

Ace menambahkan, kalau nanti ada partai yang ingin bergabung, maka partai tersebut harus memahami bahwa koalisi besar sudah ada yang menginisiasi. Ia tidak ingin partai yang ingin bergabung itu justru coba menguasai.

"Jangan sampai nanti misalnya koalisi sudah dibangun tapi belakangan ingin menguasai. Tentu itu yang harus dihindari," paparnya.

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

KPK Terus Didesak Periksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar

Jumat, 28 Februari 2025 | 17:13

Bos Sritex Ungkap Permendag 8/2024 Bikin Industri Tekstil Mati

Senin, 03 Maret 2025 | 21:17

UPDATE

BRI Salurkan KUR Rp27,72 Triliun dalam 2 Bulan

Senin, 10 Maret 2025 | 11:38

Badai Alfred Mengamuk di Queensland, Ribuan Rumah Gelap Gulita

Senin, 10 Maret 2025 | 11:38

DPR Cek Kesiapan Anggaran PSU Pilkada 2025

Senin, 10 Maret 2025 | 11:36

Rupiah Loyo ke Rp16.300 Hari Ini

Senin, 10 Maret 2025 | 11:24

Elon Musk: AS Harus Keluar dari NATO Supaya Berhenti Biayai Keamanan Eropa

Senin, 10 Maret 2025 | 11:22

Presiden Prabowo Diharapkan Jamu 38 Bhikkhu Thudong

Senin, 10 Maret 2025 | 11:19

Harga Emas Antam Merangkak Naik, Cek Daftar Lengkapnya

Senin, 10 Maret 2025 | 11:16

Polisi Harus Usut Tuntas Korupsi Isi MinyaKita

Senin, 10 Maret 2025 | 11:08

Pasar Minyak Masih Terdampak Kebijakan Tarif AS, Harga Turun di Senin Pagi

Senin, 10 Maret 2025 | 11:06

Lebaran di Jakarta Tetap Seru Meski Ditinggal Pemudik

Senin, 10 Maret 2025 | 10:50

Selengkapnya