Berita

Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai/Net

Politik

Natalius Pigai Khawatir Masyarakat Papua Terkena Imbas dari Status Siaga Tempur

SELASA, 18 APRIL 2023 | 13:59 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai ikut berkomentar soal status operasi pencarian Kapten Susi Air Philips Mark Methrtens yang disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Di mana operasi penanganan KKB di Nduga, Papua dinaikkan dari soft approach menjadi siaga tempur.

Pigai mengkhawatirkan bila operasi ini dijalankan akan menambah banyak korban yang berasal dari masyarakat asli Papua.


"@jokowi 5 kali perintah lebih dari siaga tempur “Operasi Militer”. Deploy TNI skala besar hanya rakyat dibunuh bukan TPN/OPM, artinya pembasmian ras Papua," tulis Pigai dalam akun instagram @NataliusPigai2 yang dikutip redaksi, Selasa (18/4).

Lebih lanjut, Pigai menyebut kekhawatiran akan adanya korban berjatuhan bisa diminimalisir bila pemerintah membuka ruang dialog untuk menuju perdamaian.

"Rakyat Papua tidak takut istilah sampah itu. Buka dialog damai," tegas Pigai.

Adapun alasan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menaikkan status siaga tempur di Kabupaten Nduga menyusul serangan KKB yang menewaskan 1 prajurit, 4 orang luka tembak, serta lima orang dengan status belum terkonfirmasi.

"Dengan kondisi seperti ini, khususnya di daerah tertentu, ya kita ubah operasinya menjadi operasi siaga tempur," kata Laksamana Yudo saat konferensi pers di Lanud Yohanis Kapiyau, Timika, Selasa (18/4).

Status operasi di Nduga, Papua ini sama dengan yang diterapkan di Natuna. Bedanya, Papua berstatus siaga tempur darat, sedangkan Natuna siaga tempur laut.

"Kita tingkatkan menjadi siaga tempur sehingga naluri tempurnya (prajurit) terbangun untuk itu," lanjut Laksamana Yudo.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya