Berita

Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai/Net

Politik

Natalius Pigai Khawatir Masyarakat Papua Terkena Imbas dari Status Siaga Tempur

SELASA, 18 APRIL 2023 | 13:59 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai ikut berkomentar soal status operasi pencarian Kapten Susi Air Philips Mark Methrtens yang disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Di mana operasi penanganan KKB di Nduga, Papua dinaikkan dari soft approach menjadi siaga tempur.

Pigai mengkhawatirkan bila operasi ini dijalankan akan menambah banyak korban yang berasal dari masyarakat asli Papua.


"@jokowi 5 kali perintah lebih dari siaga tempur “Operasi Militer”. Deploy TNI skala besar hanya rakyat dibunuh bukan TPN/OPM, artinya pembasmian ras Papua," tulis Pigai dalam akun instagram @NataliusPigai2 yang dikutip redaksi, Selasa (18/4).

Lebih lanjut, Pigai menyebut kekhawatiran akan adanya korban berjatuhan bisa diminimalisir bila pemerintah membuka ruang dialog untuk menuju perdamaian.

"Rakyat Papua tidak takut istilah sampah itu. Buka dialog damai," tegas Pigai.

Adapun alasan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menaikkan status siaga tempur di Kabupaten Nduga menyusul serangan KKB yang menewaskan 1 prajurit, 4 orang luka tembak, serta lima orang dengan status belum terkonfirmasi.

"Dengan kondisi seperti ini, khususnya di daerah tertentu, ya kita ubah operasinya menjadi operasi siaga tempur," kata Laksamana Yudo saat konferensi pers di Lanud Yohanis Kapiyau, Timika, Selasa (18/4).

Status operasi di Nduga, Papua ini sama dengan yang diterapkan di Natuna. Bedanya, Papua berstatus siaga tempur darat, sedangkan Natuna siaga tempur laut.

"Kita tingkatkan menjadi siaga tempur sehingga naluri tempurnya (prajurit) terbangun untuk itu," lanjut Laksamana Yudo.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

Pergantian Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung Jadi Ujian Kekuatan Prabowo

Senin, 03 Agustus 2026 | 18:10

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya