Berita

Netty Prasetiyani/Ist

Kesehatan

Varian Arcturus Terdeteksi, PKS Minta Pemerintah Gencarkan 3T

SELASA, 18 APRIL 2023 | 09:35 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta menggencarkan pengamatan sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi terkait Covid varian Arcturus yang terdeteksi di Indonesia.

"Tingkatkan testing dan tracing, terutama di pintu kedatangan luar negeri dan perbatasan wilayah atau daerah yang jadi tujuan mudik," kata anggota Komisi IX DPR RI, Netty Aher Prasetiyani, kepada wartawan, Selasa (18/4).

Pemerintah juga diminta fokus dengan strategi penanganan kasus terhadap kelompok-kelompok yang rentan terpapar varian Arcturus.


"Varian baru ini menyasar kelompok rentan seperti Lansia, anak-anak dan orang yang belum divaksin. Pemerintah perlu memfokuskan strategi penanganan pada kelompok-kelompok itu," katanya.

Tak hanya meningkatkan surveilans, sambung Netty, edukasi dan sosialisasi juga perlu digencarkan, agar masyarakat waspada.

"Jelaskan gejalanya, bagaimana penanganannya, dan cara mencegah penularannya. Jangan sampai masyarakat lengah karena merasa pandemi telah selesai," pungkas Netty.

Seperti diberitakan, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mendeteksi dua kasus subvarian Omicron XBB.1.16 yang dikenal dengan nama Arcturus.

Gejalanya hampir sama dengan varian lainnya, demam, batuk, pilek, nyeri sendi, sakit kepala, ditambah konjungtivitis (peradangan selaput mata). Dikabarkan, sudah 22 negara melaporkan adanya varian itu.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya