Berita

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB)/Net

Politik

APBN jadi Jaminan Proyek Kereta Cepat, Piter Abdullah: Jangan Mau Didikte China!

SELASA, 18 APRIL 2023 | 04:46 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta tidak terjerumus pada jebakan utang dari China yang mulai menekan Indonesia agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi jaminan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Menurut pendapat Direktur Eksekutif Setara Insitute Piter Abdullah, Indonesia dalam posisi dilematis di proyek KCJB. Pasalnya, proyek tersebut sudah berjalan hampir 70 persen dan sulit untuk dihentikan.

“Dihentikan susah. Kalau dihentikan malah jadi masalah,” kata Piter ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (17/4).


Pihaknya meminta pemerintah agar tegas terhadap China, dengan merujuk pada perjanjian awal pembangunan proyek KCJB, di mana pemerintah dan China bersepakat suku bunga pinjaman di 2 persen.

“Pemerintah harus lebih tegas ya, ini kan seharusnya merujuknya pada perjanjian awal. Perjanjian awalnya seperti apa, jadi jangan pemerintah itu didikte oleh dalam hal ini oleh China,” tegasnya.

Piter mengingatkan pemerintah, bahwa proyek KCJB merupakan proyek bussiness to bussiness (B to B) bukan Government to Government (G to G), maka harus dihindari melibatkan APBN dalam proyek tersebut.

“Harus dihindari kalau seandainya government dealnya dengan bisnis ya. Jadi, saya kira pemerintah harus lebih tegas berpatokan pada perjanjian awal dari pembangunan kereta api cepat itu,” ucapnya.

“Jangan terkesan didikte oleh China, ini yang saya kira menjadi penting. Semakin pemerintah terlihat didikte oleh China, semakin banyak persepsi negatif terhadap proyek kereta api cepat,” demikian Piter.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya