Soal Gangguan Keamanan di Papua, Golkar Minta Kebijakan Jelas dari Pemerintah Pusat

Penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap prajurit TNI kembali terjadi. Pemerintah pusat diminta membuat kebijakan serius.

Penekanan itu disampaikan anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani, kepada wartawan, menyikapi penyerangan KKB ke pos penjagaan TNI penyelamat pilot Susi Air, Senin (17/4).

Menurutnya, momentum ini harus jadi evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan keamanan di Papua.

“Perlu kebijakan jelas dari Pemerintah Pusat, karena faktanya eskalasi gangguan keamanan di Papua tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara-cara biasa,” kata Christina.

“Pertanyaannya, apakah kebijakan itu sudah dirumuskan pemerintah? Atau mungkin ada tapi bersifat parsial dalam skala kecil, untuk merespon kasus demi kasus saja?” tanyanya.

Christina juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban prajurit TNI yang gugur saat menjalankan tugas.

“Duka cita mendalam untuk keluarga besar TNI dan keluarga prajurit TNI, Pratu Miftahul Arifin, yang gugur,” katanya.

Dia berharap prajurit lainnya dapat ditemukan dalam kondisi selamat.

“Informasi yang ada sejauh ini masih simpang siur, tapi kami percaya situasi ini bisa diatasi dengan baik,”pungkasnya.