Berita

Ketua DPC PPP Kota Bogor, Zaenul Mutaqin/RMOLJabar

Nusantara

Caleg PPP Kota Bogor yang Gagal Jadi Anggota Dewan Akan Dapat Kompensasi

SENIN, 17 APRIL 2023 | 08:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Seluruh bakal calon legislatif Kota Bogor yang maju melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pemilu 2024 akan mendapat jaminan berupa kompensasi. Ini merupakan bentuk penghargaan partai kepada mereka yang sudah sama-sama berjuang di pesta demokrasi nanti.

Menurut Ketua DPC PPP Kota Bogor, Zaenul Mutaqin, hanya PPP satu-satunya partai yang memberikan kompensasi kepada caleg yang tidak terpilih pada pemilu. Seperti halnya pada Pemilu 2019 lalu, di mana ada beberapa caleg PPP yang tidak terpilih dan sampai sekarang diberi kompensasi setiap bulannya.

"Itu merupakan bentuk apresiasi atas perjuangan mereka dalam kontestasi pemilu. Saya sudah beberapa kali ngobrol dengan Ketua DPC di Indonesia, tidak ada yang memberikan kompensasi, kecuali kita (Kota Bogor) dan Semarang," papar Zaenul, diwartakan Kantor Berita RMOLJabar, Senin (17/4).


Anggota DPRD Kota Bogor yang akrab disapa ZM ini menuturkan alasan mengapa partainya melakukan proses kompensasi. Salah satunya adalah sebagai bukti perhatian DPC PPP kepada kader yang sudah berjuang di pemilu.

"Alhamdulillah di Pemilu 2019, di dalam dinamika yang luar biasa, PPP berhasil mempertahankan jumlah kursi di DPRD Kota Bogor, yaitu lima kursi," tuturnya.

Sedangkan pada Pemilu 2024 nanti, pihaknya berharap ada penambahan 2 kursi sehingga menjadi 7 kursi di DPRD Kota Bogor.

"Mudah-mudahan pada 2024, kita bisa menambah jumlah kursi menjadi tujuh kursi. Sehingga ada dapil yang bisa memberikan dua kursi. Misalnya, di Bogor Barat dan Selatan ada potensi. Tapi di Utara agak berat untuk sumbang dua kursi," pungkasnya.

Sejauh ini bakal calon legislatif (Bacaleg) PPP Kota Bogor yang akan maju pada Pileg 2024 baru diumumkan 40 orang. Sedangkan 10 orang lainnya masih berproses.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya