Berita

Ilustrasi/Net

Global

Australia Diingatkan Harus Hati-hati Setelah Melarang TikTok dari Perangkat PNS

SENIN, 17 APRIL 2023 | 07:52 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dilarangnya aplikasi TikTok dari semua perangkat pemerintah Australia diyakini akan berdampak pada hubungan Canberra dan Beijing yang memang sudah tegang dalam beberapa masalah.

Mantan diplomat China Victor Gao percaya bahwa Beijing telah dibuat marah karena langkah Australia yang ikut meniru tindakan serupa yang dibuat Amerika Serikat, Kanada, dan beberapa negara Eropa.

"Orang Australia harus benar-benar percaya diri dengan sistem mereka sendiri, daripada merasa terancam oleh TikTok. Melarang itu bukan tanda kekuatan. Itu bukan tanda superioritas, itu bukan tanda kepercayaan. Justru sebaliknya," kata Gao di acara 60 Minutes, seperti dikutip dari 9News, Minggu (16/4).


Awal bulan ini, Menteri Keuangan Australia Katy Gallagher mengungkap alasan pemerintah melarang TikTok. Menurutnya, langkah itu mengikuti saran dari badan keamanan.

Namun, Gao mengatakan bahwa melarang TikTok dengan masalah keamanan nasional terlalu dibesar-besarkan. Ia bahkan menduga ada motif lain di balik pelarangan tersebut.

"Mungkin itu rasisme, mungkin itu diskriminasi rasial, mungkin itu upaya melarang China lagi, yang merupakan bencana bertahun-tahun yang lalu. Sekarang kamu ingin melakukannya lagi? Itu tidak akan berhasil," tambahnya.

Kekhawatiran atas ruang lingkup informasi pribadi yang diambil TikTok dan hubungan perusahaan induknya dengan rezim komunis telah membuat pemerintah di seluruh dunia percaya bahwa China dapat mempersenjatai aplikasi media sosial untuk memata-matai warganya.

Robert Potter, yang perusahaannya Internet 2.0 memecahkan kode sumber TikTok, sebelumnya mengungkapkan bahwa aplikasi tersebut mengumpulkan lebih banyak data secara signifikan daripada platform media sosial lainnya.

"Itu dapat mengumpulkan pola penekanan tombol, bahasa tubuh, fitur wajah dan tubuh Anda. Itu dapat mengakses foto atau kata sandi yang disimpan di ponsel Anda dari waktu ke waktu," kata Potter.

"Ada bidang lokasi super yang memungkinkan mereka untuk mengumpulkan ke arah mana Anda menghadap, seberapa cepat Anda bergerak, seberapa tinggi Anda dari tanah, garis lintang dan garis bujur Anda," ujarnya.

Perusahaannya juga menemukan TikTok secara teratur terhubung ke server yang berbasis di China daratan.

Perusahaan pusat TikTok, termasuk bos Australianya Lee Hunter, terus menyangkal hal ini, dan menegaskan larangan itu bermotivasi politik.

"TikTok Australia tidak akan menyerahkan informasi pribadi kepada PKC," katanya, menambahkan  bahwa TikTok bukanlah China, melainkan hanya platform hiburan yang memberikan video menarik kepada orang-orang di zamannya.

Gao pada akhirnya memperingatkan Australia untuk berhati-hati dalam hubungannya dengan China.

"Saya akan mendesak pemerintah Australia untuk benar-benar memperlakukan China secara setara, karena Anda tidak ingin memiliki musuh dengan 1,4 miliar orang," katanya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya