Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani bersama Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji/Ist
Salah satu rahasia menyelamatkan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari eksploitasi sindikat ilegal adalah dengan memperkuat edukasi PMI.
Demikian disampaikan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani usai acara silaturahmi dengan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji, Jumat lalu (14/4).
Benny menyatakan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan pemerintah provinsi Kalimantan Barat. Waketum Partai Hanura ini mengatakan, BP2MI mempunyai tugas yang berat dalam menghadapi para sindikat penyalur PMI ilegal.
"Selain pencegahan, kita juga punya tanggungjawab menyiapkan tenaga kerja yang handal, kompeten, dan profesional. Diimbangi dengan jabatan yang baik, dan gaji yang tinggi,’’ demikian kata Benny dalam keterangan tertulisnya Minggu (17/4).
Dalam pandangan Benny, penegakan hukum menjadi salah satu perhatian penting. Ia mengaku akan melibatkan berbagai kalangan untuk mengorkestrasi kekuatan dalam melawan sindikat penempatan ilegal PMI.
Lebih lanjut, Benny mengaku akan menggelar Rakortas BP2MI di Kalbar. Nantinya, seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan pihak terkait yang ada di Kalba akan diundang.
"Kita juga akan mengajak Dirjen Imigrasi, Dirjen Bea Cukai, dan Kepala Badan Perbatasan untuk hadir membicarakan pengamanan di daerah-daerah perbatasan,’’ jelasnya.
Lebih lanjut, Benny menuturkan, pemerintah telah mengetahui persis bagaimana PMI non-prosedural diberangkatkan secara diam-diam. Mata rantai atau rute penempatan gelap perlu dipotong.
Ia mengatakan bahwa cara yang paling manjur yaitu melalui upaya perlawanan semesta. Maka, pencegahan ini memerlukan kerja kolaboratif.
"Kita telah mengetahui modus sindikat, korban-korban yang mereka hasilkan," demikian penekanan Benny.
Mantan Aktivis '98 ini memastikan pihaknya sedang berusaha menghentikan ekkosistem penempatan ilegal PMI. Ia tidak ingin pemerintah didikte para sindikat.
Tak hanya itu, Benny menekankan, kerja-kerja tersebut bukan saja menjadi kewenangan pemerintah daerah. Wilayah perbatasan, bahkan dideteksi menjadi jalur gelap dari penempatan ilegal PMI.
Lebih lanjut, Benny juga secara rinci mengungkap, ada semacam misteri dalam dunia sindikat ilegal PMI ini. Jadi, seolah-olah sindikat ini kebal hukum dan tak mampu disentuh aparat hukum.
‘’Kenapa selama ini penempatan ilegal tidak berhenti?, karena dilakukan sindikat dan mafia. Mereka dibeckingi oknum aparat negara. Coba dibayangkan, jika aparat negara berkongsi dengan mafia, maka apa yang akan terjadi dengan negara ini. Sindikat tak boleh diperlakukan istimewa, mereka harus diperangi,’’ tutup Benny.
