Berita

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani bersama Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji/Ist

Nusantara

Bertemu Gubernur Kalbar, Kepala BP2MI Ungkap Rahasia Penghentian Sindikat Penyaluran Buruh Migran Ilegal

MINGGU, 16 APRIL 2023 | 21:38 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Salah satu rahasia menyelamatkan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari eksploitasi sindikat ilegal adalah dengan memperkuat edukasi PMI.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani usai acara silaturahmi dengan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji, Jumat lalu (14/4).

Benny menyatakan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan pemerintah provinsi Kalimantan Barat. Waketum Partai Hanura ini mengatakan, BP2MI mempunyai tugas yang berat dalam menghadapi para sindikat penyalur PMI ilegal.


"Selain pencegahan, kita juga punya tanggungjawab menyiapkan tenaga kerja yang handal, kompeten, dan profesional. Diimbangi dengan jabatan yang baik, dan gaji yang tinggi,’’ demikian kata Benny dalam keterangan tertulisnya Minggu (17/4).

Dalam pandangan Benny, penegakan hukum menjadi salah satu perhatian penting. Ia mengaku akan melibatkan berbagai kalangan untuk mengorkestrasi kekuatan dalam melawan sindikat penempatan ilegal PMI.

Lebih lanjut, Benny mengaku akan menggelar Rakortas BP2MI di Kalbar. Nantinya, seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan pihak terkait yang ada di Kalba akan diundang.

"Kita juga akan mengajak Dirjen Imigrasi, Dirjen Bea Cukai, dan Kepala Badan Perbatasan untuk hadir membicarakan pengamanan di daerah-daerah perbatasan,’’ jelasnya.

Lebih lanjut, Benny menuturkan, pemerintah telah mengetahui persis bagaimana PMI non-prosedural diberangkatkan secara diam-diam. Mata rantai atau rute penempatan gelap perlu dipotong.

Ia mengatakan bahwa cara yang paling manjur yaitu melalui upaya perlawanan semesta. Maka, pencegahan ini memerlukan kerja kolaboratif.

"Kita telah mengetahui modus sindikat, korban-korban yang mereka hasilkan," demikian penekanan Benny.

Mantan Aktivis '98 ini memastikan pihaknya sedang berusaha menghentikan ekkosistem penempatan ilegal PMI. Ia tidak ingin pemerintah didikte para sindikat.

Tak hanya itu, Benny menekankan, kerja-kerja tersebut bukan saja menjadi kewenangan pemerintah daerah. Wilayah perbatasan, bahkan dideteksi menjadi jalur gelap dari penempatan ilegal PMI.

Lebih lanjut, Benny juga secara rinci mengungkap, ada semacam misteri dalam dunia sindikat ilegal PMI ini. Jadi, seolah-olah sindikat ini kebal hukum dan tak mampu disentuh aparat hukum.

‘’Kenapa selama ini penempatan ilegal tidak berhenti?, karena dilakukan sindikat dan mafia. Mereka dibeckingi oknum aparat negara. Coba dibayangkan, jika aparat negara berkongsi dengan mafia, maka apa yang akan terjadi dengan negara ini. Sindikat tak boleh diperlakukan istimewa, mereka harus diperangi,’’ tutup Benny.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya