Berita

Tangkapan layar unggahan akun Facebook SKI Jawa Tengah/Net

Politik

Pengelola Akun SKI Jawa Tengah Minta Maaf Usai Disomasi Achmad Baidowi

MINGGU, 16 APRIL 2023 | 20:12 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Somasi yang dilayangkan anggota DPR RI dari Fraksi PPP, Achmad Baidowi kepada pengelola akun facebook SKI Jawa Tengah, akhirnya mendapat jawaban. Somasi dilayangkan pengacara Baidowi, Muhammad Zainul Arifin lantaran menilai video yang diunggah oleh akun tersebut diduga telah mencemarkan nama baik kliennya.

”Kami menyampaikan somasi terbuka terhadap akun facebook SKI Jawa Tengah tentang dugaan adanya pelanggaran dan penyalahgunaan nama dan gambar mirip klien kami, yaitu anggota DPR RI, Achmad Baidowi,” ujar Zainul dalam somasinya, Sabtu (15/4).

Somasi ini turut dimuat di Kantor Berita Politik RMOL dengan judul “Diduga Cemarkan Nama Baik, Achmad Baidowi Layangkan Somasi pada SKI Jawa Tengah”. Dalam somasi itu, Zainul meminta agar pengelola akun facebook tersebut dapat menyetop peredaran video yang dimaksud dan menyampaikan permohonan maaf secara tertulis dan terbuka secara umum. Tenggat waktu yang diberikan maksimum 1x24 jam sejak somasi terbuka itu disampaikan.


Hengky Sendyanto sebagai pengelola akun facebook SKI Jawa Tengah mengaku beruntung lantaran menjadi pembaca setia Kantor Berita Politik RMOL. Sebab, warga Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah itu bisa langsung mengetahui dirinya disomasi setelah membaca RMOL.

Hengky kemudian melakukan pengecekan ulang terhadap video berjudul “80 % dana bos dikorupsi!!! Pengamat pendidikan Ahmad Baidowi sebut lembaga terkorup adalah Kemendikbud!!!”. Video ini dia dapatkan dari sebuah grup WhatsApp.

Hengky lantas menyadari bahwa dirinya telah meneruskan informasi yang keliru. Dia pun menghapus unggahan video di akun facebooknya serta menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada Achmad Baidowi.

”Saya mengakui telah melakukan keteledoran akibat kekurangtelitian saya dalam menyaring dan mendistribusikan informasi. Saya menyesal dan memohon maaf kepada Bapak Achmad Baidowi,” ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (16/4).

Video yang dipersoalkan ini berisi kritikan terhadap kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kekeliruan terjadi karena salah merujuk sumber. Sumber dalam video tersebut bernama Ahmad Baedowi, yang merupakan seorang pengamat pendidikan. Namun, foto yang ditampilkan dalam video itu adalah sosok Achmad Baidowi, anggota DPR RI.

”Saya tidak punya maksud negatif apapun kepada Bapak Achmad Baidowi. Semua terjadi benar-benar karena ketidakhati-hatian saya. Sekali lagi, saya minta maaf karena unggahan tersebut dapat membentuk persepsi yang tidak pas terhadap beliau,” tutupnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya