Berita

Eddy Soeparno/RMOL

Nusantara

Tiktokers Bima Dilaporkan, PAN: Jawab Kritik dengan Kinerja, Bukan Persekusi

MINGGU, 16 APRIL 2023 | 12:12 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Tiktokers yang viral karena mengkritisi infrastruktur di Lampung, Bima, mendapat dukungan dari Menko Polhukam Mahfud MD yang menyatakan bahwa kritik merupakan hak berekspresi seluruh rakyat Indonesia.

Senada dengan Mahfud MD, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menuturkan, kritik yang dilayangkan Bima seharusnya dijawab dengan baik, bukan malah melakukan persekusi.

“Kritik harusnya dijawab kinerja, bukan intimidasi, apalagi persekusi. Demokrasi memberi ruang konstitusional bagi warga negara untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah. Jadikan itu ruang dialog dan masukan, bukan justru memberi tekanan pada pengkritik dan keluarganya,” tegas Eddy kepada wartawan, Minggu (16/4).


Di era reformasi ini, kata Eddy, media sosial menjadi salah satu medium bagi pemerintah untuk menyerap aspirasi sekaligus berkomunikasi dengan warga.

"Jalan yang memang belum diperbaiki, ya segera perbaiki. Jika sudah, jelaskan saja ke publik bahwa perbaikan sudah dilakukan. Jadi tidak perlu ada tekanan atau intimidasi," katanya.

Bagi Eddy, kritik Bima tidak perlu dianggap sebagai penghinaan, apalagi pencemaran nama baik. Seharusnya justru bisa jadi bahan evaluasi.

"Generasi Z memang punya cara unik dalam menyampaikan ekspresinya. Jadikan sebagai evaluasi dan tidak perlu alergi. Justru ini momentum baik bagi Pemprov untuk berbenah," lanjutnya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI itu juga meyakini Kapolri Jenderal Listyo Sigit akan memberi atensi agar pengaduan dan penyelidikan terhadap Bima tidak perlu ditindaklanjuti.

"Saya meyakini beliau (Kapolri) akan mengambil kebijakan khusus terkait kasus yang viral ini. Tentu kita semua berharap pengaduan dan penyelidikannya tidak dilanjutkan,” pungkas Eddy.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya