Tiktokers yang viral karena mengkritisi infrastruktur di Lampung, Bima, mendapat dukungan dari Menko Polhukam Mahfud MD yang menyatakan bahwa kritik merupakan hak berekspresi seluruh rakyat Indonesia.
Senada dengan Mahfud MD, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menuturkan, kritik yang dilayangkan Bima seharusnya dijawab dengan baik, bukan malah melakukan persekusi.
“Kritik harusnya dijawab kinerja, bukan intimidasi, apalagi persekusi. Demokrasi memberi ruang konstitusional bagi warga negara untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah. Jadikan itu ruang dialog dan masukan, bukan justru memberi tekanan pada pengkritik dan keluarganya,†tegas Eddy kepada wartawan, Minggu (16/4).
Di era reformasi ini, kata Eddy, media sosial menjadi salah satu medium bagi pemerintah untuk menyerap aspirasi sekaligus berkomunikasi dengan warga.
"Jalan yang memang belum diperbaiki, ya segera perbaiki. Jika sudah, jelaskan saja ke publik bahwa perbaikan sudah dilakukan. Jadi tidak perlu ada tekanan atau intimidasi," katanya.
Bagi Eddy, kritik Bima tidak perlu dianggap sebagai penghinaan, apalagi pencemaran nama baik. Seharusnya justru bisa jadi bahan evaluasi.
"Generasi Z memang punya cara unik dalam menyampaikan ekspresinya. Jadikan sebagai evaluasi dan tidak perlu alergi. Justru ini momentum baik bagi Pemprov untuk berbenah," lanjutnya.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI itu juga meyakini Kapolri Jenderal Listyo Sigit akan memberi atensi agar pengaduan dan penyelidikan terhadap Bima tidak perlu ditindaklanjuti.
"Saya meyakini beliau (Kapolri) akan mengambil kebijakan khusus terkait kasus yang viral ini. Tentu kita semua berharap pengaduan dan penyelidikannya tidak dilanjutkan,†pungkas Eddy.
