Berita

Anwar Abbas/Ist

Politik

Mahfud MD Sebut Budaya Berhukum di Indonesia Rusak, Anwar Abbas: Sulit Dibantah

MINGGU, 16 APRIL 2023 | 11:37 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menko Polhukam Mahfud MD menilai budaya berhukum di Indonesia sudah rusak. Penilaian itu disikapi Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, sebagai pernyataan yang sulit dibantah.

“Pada praktik dan faktanya, hukum yang seharusnya sebagai alat menciptakan ketertiban dan keteraturan kehidupan masyarakat, tidak lagi berfungsi baik,” kata Anwar Abbas, lewat keterangan tertulis, Minggu (16/4).

Menurutnya, banyak orang di Indonesia saat ini sudah putus asa ketika mencari dan berharap mendapat keadilan, lantaran banyak aparatur hukum yang sudah tidak adil lagi.


Mereka, sambung dia, sudah menggunakan hukum sebagai komoditi untuk mendapatkan profit dan memperkaya diri serta mitra-mitranya.

“Itu jelas sangat memprihatinkan. Karena, kalau mafia-mafia hukum dan peradilan terus dibiarkan bergentayangan, kepercayaan masyarakat kepada hukum dan dunia peradilan di negeri ini akan tergerus,” ucapnya.

Anwar juga menambahkan, jika masyarakat tidak percaya dengan penegakkan hukum di Indonesia, tidak mustahil akan menempuh cara sendiri untuk mendapatkan haknya.

“Bila itu yang terjadi, tentu masa depan negeri ini akan bermasalah, dan itu tidak kita inginkan,” imbuhnya.

Karena itu, kata Anwar Abbas, imbauan Mahfud MD kepada elemen-elemen masyarakat untuk secara bersama-sama ikut  membangun budaya hukum yang baik dan benar sangat tepat.

“Keterlibatan elemen masyarakat tidak hanya saat membuat hukum saja, tapi juga untuk mengawasi pelaksanaan dan penegakannya, agar bisa berfungsi baik sesuai tujuannya, yaitu membantu negara untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya,” tutup Anwar Abbas.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya