Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Polandia dan Hongaria Larang Impor Biji-bijian dan Makanan dari Ukraina

MINGGU, 16 APRIL 2023 | 10:55 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Demi melindungi sektor pertanian yang tengah digempur biji-bijian dan makanan murah dari Ukraina, pemerintah Polandia dan Hongaria memutuskan untuk melarang impor produk tersebut hingga beberapa bulan mendatang.

Partai Hukum dan Keadilan (PiS) yang berkuasa di Polandia mengatakan pihaknya telah memberlakukan larangan impor tersebut untuk menjaga stabilitas negara di tengah masalah ekonomi yang dihadapi.

"Hari ini, pemerintah telah memutuskan peraturan yang melarang masuknya impor biji-bijian ke Polandia, tetapi juga puluhan jenis makanan lain (dari Ukraina)," ungkap pemimpin PiS, Jaroslaw Kaczynski, seperti dikutip dari Reuters pada Minggu (16/4).


Meski menerapkan pelarangan impor, Kaczynski mengatakan bahwa Polandia tetap berkomitmen untuk mendukung Ukraina selama perang melawan Rusia, dan menyatakan siap  menggelar pembicaraan lebih lanjut tentang biji-bijian tersebut.

"Kami akan tetap menjadi teman dan sekutu Ukraina yang tidak berubah. Kami akan mendukungnya tetapi  adalah tugas setiap negara untuk melindungi kepentingan dari warganya," jelasnya.

Langkah Polandia rupanya juga diikuti oleh Hongaria. Perdana Menteri, Viktor Orban mengatakan kelebihan impor telah menyebabkan kerusakan parah pada petani lokal.

Oleh sebab itu, Hongaria akan ikut menerapkan larangan impor produk pertanian Ukraina hingga akhir Juni mendatang.

Merespon pelarangan tersebut, Kementerian Pertanian dan Pangan Ukraina menyebut larangan Polandia bertentangan dengan perjanjian bilateral dan menyerukan pembicaraan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Kami memahami bahwa petani Polandia berada dalam situasi yang sulit, tetapi kami menekankan bahwa petani Ukraina berada dalam situasi yang paling sulit saat ini," bunyi pernyataan Ukraina.

Setelah invasi Rusia memblokir beberapa pelabuhan Laut Hitam, biji-bijian Ukraina dalam jumlah besar harganya menjadi lebih murah daripada yang diproduksi di Uni Eropa.

Karena kemacetan logistik tersebut,  pasokan Ukraina akhirnya tetap berada di negara-negara Eropa Tengah sehingga memukul harga dan penjualan untuk petani lokal.

Dalam sepucuk surat kepada Komisi Eropa bulan lalu, perdana menteri dari lima negara Eropa timur mengutarakan masalah yang petani lokal hadapi akibat impor pertanian Ukraina, oleh karenanya para pemimpin mendorong agar tarif impor dapat kembali diberlakukan.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

UPDATE

Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun 2025 Tidak Alamiah

Jumat, 26 Desember 2025 | 22:08

Lagu Natal Abadi, Mariah Carey Pecahkan Rekor Billboard

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:46

Wakapolri Kirim 1.500 Personel Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:45

BNPB: 92,5 Persen Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Sudah Diperbaiki

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:09

Penerapan KUHP Baru Menuntut Kesiapan Aparat Penegak Hukum

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:37

Ancol dan TMII Diserbu Ribuan Pengunjung Selama Libur Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:26

Kebijakan WFA Sukses Dongkrak Sektor Ritel

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:56

Dua Warga Pendatang Yahukimo Dianiaya OTK saat Natal, Satu Tewas

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:42

21 Wilayah Bencana Sumatera Berstatus Transisi Darurat

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:32

Jangan Sampai Aceh jadi Daerah Operasi Militer Gegara Bendera GAM

Jumat, 26 Desember 2025 | 18:59

Selengkapnya