Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri/RMOL
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah komando Firli Bahuri terus bekerja melakukan sejumlah penangkapan terhadap pejabat negara yang korupsi. Meskipun sejumlah serangan terus berdatangan ke KPK.
Menurut Ketua Umum Forum Generasi Milenial Indonesia (FGMI), Muhammad Suparjo, rentetan penangkapan para pejabat yang korupsi merupakan bukti nyata komitmen KPK dalam membersihkan Indonesia dari korupsi.
Di tengah terpaan isu-isu negatif, KPK tetap fokus dalam menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
"Kita patut apresiasi KPK, karena telah berhasil melakukan OTT terhadap Kepala Daerah yang korupsi. Walaupun saat ini banyak serangan isu terhadap KPK, itu tidak menghalangi KPK untuk terus memberantas korupsi," kata Suparjo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (15/4).
Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran Ketua KPK Firli Bahuri. Terlihat dari beberapa pernyataannya di depan para kepala daerah, Firli tidak segan untuk menangkap pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi.
Firli telah berkomitmen dari awal diangkat menjadi Ketua KPK, untuk mencegah, memberhentikan, dan memberantas segala bentuk tindak pidana korupsi di tanah air. Serta membersihkan Indonesia dari praktik korupsi.
"Tentu Firli sangat berperan penting dalam setiap keberhasilan KPK dalam menangkap atau OTT Kepala Daerah yang melakukan tindak pidana korupsi. Karena tidak mungkin lepas dari instruksinya sebagai Ketua KPK," ungkap Suparjo.
Meski sedang diterpa isu pemberhentian Endar sampai kepada pemanggilan oleh Dewan Pengawas KPK, Firli tetap profesional dalam menjalankan tugas utamanya sebagai Ketua KPK dengan bukti adanya penangkapan beberapa kepala daerah belakangan ini.
"Jujur saya salut sama Ketua KPK ini, meski sedang gonjang-ganjing terkait polemik yang selama ini menimpanya, dia tetap fokus pada objek tanggung jawabnya sebagai Ketua KPK," tambah Suparjo.
Kasus korupsi di Kabupaten Meranti, kasus suap Ditjen Perkeretaapian, dan kasus korupsi Walikota Bandung Yana Mulyana menjadi catatan tambahan kasus korupsi pejabat daerah di negeri ini.
Kasus-kasus tersebut juga menjadi perhatian masyarakat. Pasalnya Bupati Meranti dan Walikota Bandung sering melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencegah tindak pidana korupsi.
"Ini harus menjadi pelajaran bagi pejabat daerah dan penyelenggara negara, jangan coba-coba untuk melakukan tindak pidana korupsi. Karena kami yakin KPK akan menangkap siapapun pejabat yang melakukan praktik korupsi. Kami yakin KPK tidak tebang pilih," tutup Suparjo.
Akhir-akhir ini KPK berhasil melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap sejumlah pejabat daerah yang melakukan tindak pidana korupsi.
Pada Kamis (6/4), KPK berhasil menangkap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. Ada 28 orang yang berhasil diamankan KPK di empat lokasi berbeda, yakni di wilayah Riau di Kepulauan Meranti, Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru, dan Jakarta.
Selanjutnya, pada 12 April 2023, KPK juga melakukan kegiatan tangkap tangan atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap oleh penyelenggara negara di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
Perkara ini bermula dari adanya informasi dugaan rekayasa lelang proyek pembangunan rel kereta api Trans Sulawesi Selatan yang dilakukan di Kemenhub Tahun Anggaran 2018-2022.
KPK pun menetapkan 10 orang tersangka kasus suap proyek di lingkungan Ditjen Perkeretaapian. Pun mengamankan uang sejumlah Rp 2,8 miliar yang diduga akan digunakan untuk Tunjangan Hari Raya (THR) para tersangka kasus korupsi.
Terkini, KPK berhasil menangkap Walikota Bandung Yana Mulyana, Jumat (14/4). Firli Bahuri mengatakan, tangkap tangan tersebut membuktikan KPK masih ada dan selalu berkomitmen untuk memberantas korupsi.
"Saya pernah ngomong di rakor (rapat koordinasi) pencegahan korupsi beberapa bulan yang lalu. Hari ini kami buktikan, KPK masih ada," tegas Firli, Jumat (14/4). "Semua itu dibuktikan hari ini, Walikota Bandung YM ditangkap, menyusul Bupati Meranti."
Yana Mulyana menjadi walikota kedua Kota Kembang yang ditangkap KPK. Sebelumnya KPK tercatat pernah menetapkan Walikota Bandung periode 2003-2013, Dada Rosada, sebagai tersangka suap pada 1 Juli 2013.
Selain Yana, KPK juga menangkap 8 orang lain yang beberapa di antaranya merupakan pejabat Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dalam kegiatan tersebut, KPK telah mengamankan sejumlah nominal uang dalam bentuk pecahan rupiah.
Kegiatan tangkap tangan tersebut digelar dalam rangka penindakan kasus dugaan tindak pidana korupsi suap pengadaan CCTV dan jasa penyedia jaringan internet di Kota Bandung.
