Berita

Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Eko Sri Haryanto dalam rangkaian kegiatan Workshop Nasional Pengelolaan Program Tekad di Denpasar, Bali/Ist

Politik

Hilirisasi Komoditas Lokal Pacu Pertumbuhan Ekonomi, Termasuk Membuka Lapangan Kerja Baru

SABTU, 15 APRIL 2023 | 20:57 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Hilirisasi komoditas lokal di desa terbukti mampu memacu pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Seperti yang diterapkan di Papua melalui Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad).

Pelaksanaan Program Tekad ini dilakukan bersama bersama dengan Green Economy Growth (GEG), yang mampu meningkatkan taraf perekonomian, kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat Papua.

Capaian itu dipaparkan Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Eko Sri Haryanto dalam rangkaian kegiatan Workshop Nasional Pengelolaan Program Tekad di Denpasar, Bali.
 

 
“Di dalam pelaksanaan ini ada tujuan untuk kesejahteraan masyarakat di Papua mulai dari proses dari hulu ke hilir. Karena yang terjadi ketika masyarakat bisa memproduksi, belum tentu bisa menjual,” ujar Eko dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/4).

Menurut Eko, hilirisasi komoditas potensi lokal akan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat, penyerapan tenaga kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Dengan adanya intervensi GEG, sambungnya, maka kegiatan yang dilakukan bebas dari emisi karbondioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial.

"Komoditas yang saat ini dikembangkan adalah kopi, kakao, rumput laut, sagu, ecowisata, produk olahan kelapa, pala dan produk olahan lainnya. Komoditas itulah yang menjadi potensi yang ada di Provinsi Papua," katanya.

Eko menjelaskan, setidaknya terdapat 4.500 lowongan kerja penuh di sektor agribusiness, agroforestry, dan sektor pariwisata serta sektor lainnya yang terbuka di Papua.

Sebanyak 22.000 orang asli Papua yang pendapatannya tergantung dari hutan mulai mengalami peningkatan pendapatan melalui perluasan akses pasar, serta perluasan akses pembiayaan.

“Meningkatkan lowongan kerja dan memperbaiki sosial masyarakat ini adalah poin pentingnya,” tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya