Berita

Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Eko Sri Haryanto dalam rangkaian kegiatan Workshop Nasional Pengelolaan Program Tekad di Denpasar, Bali/Ist

Politik

Hilirisasi Komoditas Lokal Pacu Pertumbuhan Ekonomi, Termasuk Membuka Lapangan Kerja Baru

SABTU, 15 APRIL 2023 | 20:57 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Hilirisasi komoditas lokal di desa terbukti mampu memacu pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Seperti yang diterapkan di Papua melalui Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad).

Pelaksanaan Program Tekad ini dilakukan bersama bersama dengan Green Economy Growth (GEG), yang mampu meningkatkan taraf perekonomian, kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat Papua.

Capaian itu dipaparkan Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Eko Sri Haryanto dalam rangkaian kegiatan Workshop Nasional Pengelolaan Program Tekad di Denpasar, Bali.
 

 
“Di dalam pelaksanaan ini ada tujuan untuk kesejahteraan masyarakat di Papua mulai dari proses dari hulu ke hilir. Karena yang terjadi ketika masyarakat bisa memproduksi, belum tentu bisa menjual,” ujar Eko dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/4).

Menurut Eko, hilirisasi komoditas potensi lokal akan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat, penyerapan tenaga kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Dengan adanya intervensi GEG, sambungnya, maka kegiatan yang dilakukan bebas dari emisi karbondioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial.

"Komoditas yang saat ini dikembangkan adalah kopi, kakao, rumput laut, sagu, ecowisata, produk olahan kelapa, pala dan produk olahan lainnya. Komoditas itulah yang menjadi potensi yang ada di Provinsi Papua," katanya.

Eko menjelaskan, setidaknya terdapat 4.500 lowongan kerja penuh di sektor agribusiness, agroforestry, dan sektor pariwisata serta sektor lainnya yang terbuka di Papua.

Sebanyak 22.000 orang asli Papua yang pendapatannya tergantung dari hutan mulai mengalami peningkatan pendapatan melalui perluasan akses pasar, serta perluasan akses pembiayaan.

“Meningkatkan lowongan kerja dan memperbaiki sosial masyarakat ini adalah poin pentingnya,” tandasnya.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

Siapa di Balik Penyadapan Presiden Prabowo?

Kamis, 05 November 2026 | 06:29

Mengendus Pasal Makar

Kamis, 05 November 2026 | 06:14

DPRD Dukung Roadshow Pramono Anung ke 44 Kecamatan

Kamis, 05 November 2026 | 06:04

Mengenal Listyo Sigit, Eks Kapolri yang Jadi Raja Oknum

Kamis, 05 November 2026 | 05:57

Penyadapan Presiden Prabowo Bukan Kasus Biasa

Kamis, 05 November 2026 | 05:43

BPOM Buka Suara soal Vape Mengandung Obat Bius Etomidat dan Ketamin

Kamis, 05 November 2026 | 05:10

Intelektualisme Pemuda Kunci Memperkuat Persatuan Bangsa

Kamis, 05 November 2026 | 04:44

Kasus Listyo Sigit Imbas Sistem UUD 2002 yang Memproduksi Kegaduhan

Kamis, 05 November 2026 | 04:26

PAM Jaya Raih Penghargaan Pembayar Pajak Terbesar di Jakpus

Kamis, 05 November 2026 | 04:22

MUI: Penyadapan Presiden Kategori Tajassus dan Berdosa

Kamis, 05 November 2026 | 04:08

Selengkapnya