Berita

Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Eko Sri Haryanto dalam rangkaian kegiatan Workshop Nasional Pengelolaan Program Tekad di Denpasar, Bali/Ist

Politik

Hilirisasi Komoditas Lokal Pacu Pertumbuhan Ekonomi, Termasuk Membuka Lapangan Kerja Baru

SABTU, 15 APRIL 2023 | 20:57 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Hilirisasi komoditas lokal di desa terbukti mampu memacu pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Seperti yang diterapkan di Papua melalui Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad).

Pelaksanaan Program Tekad ini dilakukan bersama bersama dengan Green Economy Growth (GEG), yang mampu meningkatkan taraf perekonomian, kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat Papua.

Capaian itu dipaparkan Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Eko Sri Haryanto dalam rangkaian kegiatan Workshop Nasional Pengelolaan Program Tekad di Denpasar, Bali.
 
“Di dalam pelaksanaan ini ada tujuan untuk kesejahteraan masyarakat di Papua mulai dari proses dari hulu ke hilir. Karena yang terjadi ketika masyarakat bisa memproduksi, belum tentu bisa menjual,” ujar Eko dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/4).

Menurut Eko, hilirisasi komoditas potensi lokal akan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat, penyerapan tenaga kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Dengan adanya intervensi GEG, sambungnya, maka kegiatan yang dilakukan bebas dari emisi karbondioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial.

"Komoditas yang saat ini dikembangkan adalah kopi, kakao, rumput laut, sagu, ecowisata, produk olahan kelapa, pala dan produk olahan lainnya. Komoditas itulah yang menjadi potensi yang ada di Provinsi Papua," katanya.

Eko menjelaskan, setidaknya terdapat 4.500 lowongan kerja penuh di sektor agribusiness, agroforestry, dan sektor pariwisata serta sektor lainnya yang terbuka di Papua.

Sebanyak 22.000 orang asli Papua yang pendapatannya tergantung dari hutan mulai mengalami peningkatan pendapatan melalui perluasan akses pasar, serta perluasan akses pembiayaan.

“Meningkatkan lowongan kerja dan memperbaiki sosial masyarakat ini adalah poin pentingnya,” tandasnya.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya