Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock
Usai dikunjungi Presiden Prancis Emmanuel Macron, China kembali menerima kunjungan pejabat tinggi Eropa yaitu Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock, yang menjadi sorotan para analis di Beijing.
Sejumlah ahli berpendapat, kunjungan itu, yang terjadi di tengah interaksi intensif China-UE, menandakan rekalibrasi besar-besaran pertukaran tingkat tinggi China-UE, dan dapat membuka jalan bagi dimulainya kembali kerja sama lebih lanjut dalam bidang politik dan ekonomi.
Global Times pada Jumat (14/4) menulis, mengingat bahwa Baerbock telah lama menganjurkan pendekatan yang keras terhadap China, para ahli di Beijing percaya bahwa tidak realistis untuk mengharapkan pejabat Jerman memiliki sikap positif yang sama terhadap China seperti yang dipegang Macron.
Baerbock memulai kunjungan tiga harinya di Tianjin China Utara pada Kamis (13/4) waktu setempat, di tengah perdebatan Eropa dalam beberapa hari terakhir tentang bagaimana menghadapi China setelah seruan Macron agar Eropa mengurangi ketergantungannya pada AS.
Dalam pernyataan yang dirilis menjelang perjalanan, Baerbock menggambarkan China sebagai pesaing, saingan sistemik, dan pemain global yang semakin ingin membentuk tatanan dunia sesuai dengan rancangannya sendiri.
Menurut Baerbock, meskipun tidak tertarik pada pemisahan ekonomi dari China, Jerman tetap memiliki tujuan menghindari risiko dengan mengurangi ketergantungan ekonominya.
Tetapi Sun Keqin, seorang peneliti di China Institutes of Contemporary International Relations, mengatakan bahwa terlepas dari sikap keras Baerbock terhadap China, kebijakan China-Jerman memiliki konsistensinya sendiri dan dia tidak dapat menentang peta jalan yang ditetapkan oleh Kanselir Olaf Scholz saat berkunjung pada November 2022.
Cui Hongjian, direktur Departemen of European Studies di China Institute of International Studies, ikut mengomentari kunjungan Baerbock.
"Karena ini adalah kunjungan pertamanya ke China sebagai menteri luar negeri, kunjungan tersebut diharapkan dapat membantu membentuk pandangan yang lebih objektif dan komprehensif tentang hubungan China dan China-Jerman, tetapi tidak realistis untuk mengharapkan ekspresi yang benar-benar positif," kata Cui.
Ia percaya bahwa kunjungan Baerbock berfungsi sebagai langkah pertama ke lebih banyak dialog yang akan membantu menstabilkan hubungan China-Jerman.
Media Jerman Deutsche Welle melaporkan bahwa Baerbock akan mengunjungi sebuah sekolah di Tianjin yang mengajarkan bahasa Jerman pada Kamis serta pabrik turbin angin milik sebuah perusahaan Jerman.
“Kerja sama kedua negara berkembang pesat sejak era Merkel. Meskipun Baerbock menyerukan pengurangan ketergantungan pada China, perusahaan Jerman telah membuat pilihan sendiri dengan mempertimbangkan kepentingan mereka. Dan ada baiknya dia mendengarkan suara dari Kalangan bisnis Jerman di China lebih dulu," kata Sun.
Sebagai ekonomi terbesar di Eropa, Jerman harus terus mempertahankan dan memajukan hubungan bisnis dan perdagangan dengan Tiongkok.
"Hanya ketika Jerman memastikan statusnya di dalam Eropa, Jerman dapat memainkan peran yang lebih signifikan di blok tersebut," kata Cui.
Perjalanan Baerbock terjadi ketika lebih banyak pejabat Eropa bereaksi terhadap pernyataan Macron .
Macron membela pendekatannya ke AS dan China dengan mengatakan bahwa menjadi sekutu tidak berarti menjadi pengikut.
Dia sebelumnya mengatakan kepada media bahwa Eropa harus menghindari terjerat dalam konflik yang bukan urusannya, dan tidak boleh bertindak sebagai "pengikut" AS ketika menyangkut masalah Taiwan.
Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius menyayangkan komentar Macron.
Mengomentari pernyataan Macron tentang otonomi strategis Eropa dan pertanyaan Taiwan, Duta Besar Prancis untuk China, Bertrand Lortholary, mengatakan kepada Global Times pada Kamis bahwa berdebat dan mendengarkan suara yang berbeda adalah hal yang baik, dan mengungkapkan pendapat yang berbeda adalah sesuatu yang dihargai di Perancis.
"Prancis adalah sekutu dekat AS dengan sejarah panjang dan kami juga sekutu di NATO. Tapi itu tidak berarti bahwa kami selalu memiliki pandangan yang sama. Kami bisa menjadi sekutu tetapi dengan perbedaan," kata Lortholary.
"Prancis juga menjadi negara Barat pertama yang mengakui RRC pada tahun 1964, yang merupakan keputusan independen yang dibuat sendiri dan keputusan yang tidak pernah kami sesali," kata utusan Prancis itu.
Mengenai pernyataan Macron tentang Taiwan, Lortholary mengatakan, sudah umum diketahui bahwa Prancis mengakui kebijakan satu-China yang tidak pernah berubah.
"Tujuan mendasar kami adalah menjaga stabilitas dan perdamaian, tidak hanya di Selat Taiwan tetapi juga di tempat lain di seluruh dunia," lanjut Lortholary.
